Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai dinamika geopolitik global di Timur Tengah telah memberi tekanan signifikan terhadap sistem energi nasional. Menurut dia, konflik yang kini mulai mereda sempat memicu lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar 110 dolar AS per barel, atau naik sekitar 60 persen dibanding posisi awal tahun.
“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid dalam Forum Diskusi bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Selain lonjakan harga, Kholid menyoroti gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Ia menyebut kondisi tersebut turut berdampak bagi Indonesia karena hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah Indonesia melewati jalur itu.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disebut telah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah. Kholid menilai langkah ini penting untuk menurunkan risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik serta menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.
Ia juga menekankan perlunya payung hukum agar diversifikasi sumber impor dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Di sisi domestik, Kholid melihat adanya kerentanan struktural pada sektor energi. Produksi minyak nasional pada 2025 tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan pada impor LPG dinilai lebih tinggi, dengan volume impor mencapai 7,47 juta ton.
Kholid juga memaparkan dampak fiskal dari kenaikan harga minyak. Ia menghitung setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak naik 10 dolar AS per barel, tambahan beban subsidi disebut dapat mencapai Rp79 triliun.
Meski demikian, Kholid menyatakan indikator ketahanan energi nasional masih menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 7,13 dan masuk kategori “tahan”. Namun, ia menilai capaian tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan melalui langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan eksternal.
Dalam konteks itu, Kholid menilai BUMN energi memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam merespons krisis, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas distribusi, hingga menjadi penyangga harga di tengah volatilitas global. Karena itu, ia mendorong penguatan peran BUMN energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik global, tetapi kita bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Di sinilah peran BUMN energi menjadi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” kata Kholid.
