Wakil Direktur Jenderal Deloitte Vietnam, Tran Thi Thuy Ngoc, menilai lingkungan bisnis di Vietnam tengah berubah cepat dan drastis, sehingga menuntut perusahaan lebih adaptif dalam memahami dan mematuhi kebijakan baru. Dalam wawancara dengan pers, ia menyoroti besarnya perubahan regulasi yang terjadi dalam waktu singkat.
Pada sesi ke-10 Majelis Nasional ke-15, sebanyak 51 undang-undang dan 39 resolusi disahkan. Jumlah ini disebut mencakup hampir 30% dari total undang-undang dan resolusi peraturan yang dikeluarkan sepanjang masa jabatan tersebut.
Sejumlah regulasi yang disahkan berkaitan langsung dengan aktivitas usaha, antara lain Undang-Undang Investasi, perubahan Undang-Undang Pajak, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Ngoc, langkah ini penting untuk menyempurnakan kerangka hukum dan meningkatkan iklim bisnis, namun sekaligus menambah tekanan bagi perusahaan untuk memperbarui pemahaman, menafsirkan aturan secara tepat, dan memastikan kepatuhan penuh.
Di sisi lain, Vietnam dinilai memiliki peluang besar dari keterbukaan ekonomi. Negara ini telah menandatangani 17 Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang membuka ruang pertumbuhan impor dan ekspor. Omzet impor-ekspor Vietnam diperkirakan melampaui US$930 miliar dan menempatkan Vietnam di antara 15 ekonomi perdagangan terbesar di dunia. Restrukturisasi rantai pasokan global juga dinilai menciptakan peluang bagi perusahaan Vietnam untuk terlibat lebih dalam dalam rantai nilai global.
Namun, tingkat keterbukaan yang tinggi juga membuat sektor usaha lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil, dinamika geopolitik yang kompleks, serta meningkatnya proteksionisme, prospek perdagangan—yang selama ini menjadi pendorong penting pertumbuhan Vietnam—menghadapi tekanan besar.
Selain faktor eksternal, perusahaan juga menghadapi tuntutan standar yang makin ketat dari mitra internasional, mulai dari tata kelola dan transparansi hingga persyaratan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk cepat memahami aturan baru, menilai dampaknya terhadap biaya operasional, kewajiban kepatuhan, dan potensi risiko.
Ngoc menekankan, untuk merespons tantangan tersebut, perusahaan perlu rutin meninjau proses internal, menstandarkan sistem manajemen, serta meningkatkan kapabilitas tenaga kerja. Upaya ini dipandang penting untuk menjaga kepatuhan, meminimalkan risiko, dan memastikan stabilitas operasional.
Memasuki 2026—tahun pertama periode 2026-2030—Vietnam menargetkan pertumbuhan dua digit dan prospek ekonomi dinilai masih menjadi titik terang di kawasan. Meski demikian, Ngoc menilai tantangan eksternal dapat memengaruhi komunitas bisnis maupun target pertumbuhan tersebut.
Karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan PDB pada 2025 dan mendorong terobosan di tengah perubahan geopolitik global serta kebijakan tarif, ia menyarankan Vietnam memperkuat kemampuan internal pada sejumlah bidang utama: lingkungan bisnis, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
Pertama, perbaikan kerangka hukum dan iklim bisnis dinilai perlu dipercepat. Kebijakan yang diterbitkan sejak akhir 2024 dan sepanjang 2025 disebut perlu segera diturunkan ke dalam aturan pelaksana yang lebih spesifik, terutama terkait isi Resolusi 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta. Menurut Ngoc, penyelesaian kerangka hukum akan meningkatkan transparansi pasar, membantu mengatasi hambatan bagi bisnis domestik, sekaligus mendukung daya tarik investasi asing.
Kedua, Vietnam dinilai perlu merencanakan dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tangguh. Faktor ini disebut menentukan pembangunan ekonomi, terutama ketika Vietnam menjadi tujuan diversifikasi rantai pasokan global dan pada saat yang sama perlu bersiap menghadapi dampak perubahan iklim yang kian berat.
Ketiga, untuk mengejar pertumbuhan dua digit, investasi pada teknologi dan infrastruktur digital dipandang penting. Perwakilan Deloitte menyebut pasar AI di Asia Tenggara dapat mencapai US$65 miliar pada 2035, mencakup segmen aplikasi, platform, dan infrastruktur, dengan fokus saat ini pada pusat data.
Keempat, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pelatihan ulang menjadi agenda yang dinilai mendesak. Seiring bertambahnya usia penduduk, keunggulan biaya tenaga kerja murah diperkirakan berkurang. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia perlu didorong melalui kebijakan dan insentif di tingkat makro, sejalan dengan strategi pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Secara keseluruhan, Vietnam dinilai memiliki peluang besar dari integrasi ekonomi dan restrukturisasi rantai pasokan global, namun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal. Dalam situasi tersebut, penguatan kemampuan domestik melalui pembenahan lingkungan bisnis, pengembangan infrastruktur, promosi teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dipandang menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan.
