Di tengah dentuman konflik di Timur Tengah dan tekanan politik terhadap negara-negara seperti Iran dan Venezuela, muncul pertarungan lain yang lebih senyap namun dinilai menentukan: perebutan pengaruh atas sistem keuangan global. Isu yang mengemuka adalah dedolarisasi, yakni upaya sejumlah negara mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan dan cadangan devisa.
Selama lebih dari delapan dekade, dolar AS tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi fondasi sistem ekonomi global—dipakai luas dalam perdagangan, perbankan, sekaligus menjadi instrumen geopolitik yang kuat bagi Washington. Namun, di tengah ketegangan geopolitik dan menguatnya blok negara berkembang, dominasi tersebut mulai menghadapi tantangan.
Salah satu tonggak penting yang kerap disebut dalam terbentuknya dominasi dolar adalah kesepakatan AS dengan Arab Saudi pada 1974, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods. Dalam kesepakatan itu, jaminan keamanan militer ditukar dengan komitmen penjualan minyak dalam dolar AS. Skema ini melahirkan sistem petrodolar yang mendorong negara-negara menyimpan cadangan dolar untuk memenuhi kebutuhan energi.
Sistem petrodolar memberi AS apa yang disebut sebagai exorbitant privilege: kemampuan membiayai defisit dan ekspansi global dengan mencetak uang yang tetap diserap dunia, tanpa bergantung pada emas sebagai jangkar nilai mata uang. Namun, menurut paparan dalam artikel ini, dominasi itu justru mulai tergerus oleh kebijakan AS sendiri, terutama ketika dolar dipakai sebagai alat tekanan politik melalui sanksi ekonomi.
Disebutkan, titik krusial terjadi ketika cadangan devisa Rusia dibekukan dan Iran diputus dari sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Pengalaman tersebut dipandang menjadi peringatan bagi banyak negara bahwa ketergantungan pada dolar dapat berubah menjadi risiko strategis jika aset dapat dibekukan karena konflik politik.
Sejumlah negara kemudian mulai mencari alternatif. Iran, misalnya, disebut aktif menjual minyak dalam yuan dan euro. Perubahan ini dipaparkan bukan sekadar soal pilihan mata uang, melainkan terkait pertanyaan yang lebih besar: siapa yang mengendalikan infrastruktur dan aturan sistem keuangan global.
Di sisi lain, perluasan BRICS—dengan bergabungnya negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran—digambarkan sebagai kemunculan kekuatan alternatif. Dengan populasi lebih dari 40% penduduk dunia dan kekuatan ekonomi berbasis paritas daya beli yang besar, blok ini disebut memiliki potensi menantang dominasi Barat. Peran Tiongkok dinilai penting, terutama melalui dorongan penggunaan yuan dalam perdagangan energi.
Strategi yang ditempuh, sebagaimana dipaparkan, mencakup penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pengembangan sistem pembayaran alternatif di luar SWIFT, serta wacana pembentukan mata uang bersama berbasis komoditas. Langkah-langkah itu disebut tidak akan menggantikan dolar secara instan, tetapi dapat mengikis dominasinya secara bertahap.
Artikel ini juga mengaitkan dinamika dedolarisasi dengan geopolitik energi. Disebutkan bahwa konflik militer dan tekanan politik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan yang lebih luas, termasuk jalur energi dan sistem transaksi global. Meski demikian, ditegaskan pula bahwa konflik global tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor tunggal karena kepentingan keamanan, politik domestik, dan stabilitas kawasan tetap menjadi variabel penting.
Dalam paparan yang sama, Venezuela di bawah Nicolás Maduro disebut sebagai salah satu negara yang berupaya keluar dari dominasi dolar. Sejak 2017, pemerintahannya dikatakan menginstruksikan perusahaan minyak negara PDVSA untuk mengurangi penggunaan dolar AS, mempublikasikan harga minyak dalam yuan, serta menerima pembayaran dalam euro, rubel Rusia, hingga rupee India. Disebutkan pula bahwa Maduro telah ditangkap dan diadili di AS atas tuduhan narkoterorisme.
Iran, bersama Rusia, juga digambarkan sebagai aktor yang mendorong dedolarisasi melalui penjualan minyak di luar dolar, terutama ke Tiongkok. Hubungan Iran dan Venezuela dalam menghadapi sanksi Barat disebut memperkuat jalur perdagangan energi alternatif di luar sistem dolar.
Negara-negara yang kerap berada di pusat konflik—Libya, Venezuela, Irak, dan Iran—disebut memiliki cadangan minyak besar dan berperan dalam pasokan energi global. Venezuela disebut memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sementara Iran dan Irak berada di jajaran teratas, dan Libya termasuk pemilik cadangan terbesar di Afrika. Posisi strategis ini dinilai membuat kawasan tersebut penting dalam menentukan arah pasar energi global yang berkaitan dengan mata uang dalam perdagangan internasional.
Contoh lain yang diangkat adalah Irak pasca invasi 2003. Sektor energinya disebut mengalami restrukturisasi besar yang membuka jalan bagi keterlibatan perusahaan minyak asing dalam pengelolaan ladang strategis. Sejumlah perusahaan energi Barat seperti ExxonMobil, Chevron, BP, dan Shell disebut tercatat terlibat dalam proyek eksplorasi, produksi, maupun pengembangan infrastruktur energi di Irak, termasuk di ladang West Qurna dan Rumaila.
Artikel ini juga menyinggung Libya pada 2011, ketika Muammar Khadafi pernah mendorong gagasan mata uang Afrika berbasis emas. Libya kemudian menjadi sasaran intervensi militer yang dipimpin AS dan sekutunya dalam kerangka NATO, yang berujung pada runtuhnya pemerintahan Khadafi. Ia disebut tewas di tangan kelompok bersenjata di dalam negeri. Dalam sejumlah analisis geopolitik, rangkaian peristiwa seperti ini kerap dikaitkan dengan upaya mempertahankan pengaruh dalam sistem energi dan keuangan global.
Bagi Indonesia, perubahan lanskap ini disebut berpotensi membawa dampak, mulai dari volatilitas harga impor akibat fluktuasi dolar, kebutuhan diversifikasi cadangan devisa melalui skema seperti Local Currency Settlement (LCS), hingga penyesuaian kebijakan energi jika terjadi perubahan dalam sistem harga minyak global. Indonesia dinilai dapat diuntungkan bila mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial, mengingat di satu sisi masih terintegrasi dalam sistem berbasis dolar, sementara di sisi lain mulai mendorong diversifikasi transaksi dengan mata uang lokal.
Kesimpulan yang ditegaskan adalah bahwa dolar kemungkinan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun dunia disebut bergerak menuju sistem multipolar, di mana dolar harus berbagi peran dengan yuan, euro, serta komoditas seperti emas. Bagi AS, ini berarti potensi berkurangnya keistimewaan ekonomi yang selama ini dinikmati, sementara bagi negara berkembang, perubahan ini dapat membuka ruang memperkuat kedaulatan ekonomi—dengan risiko volatilitas selama masa transisi.
Dedolarisasi, dalam bingkai yang dipaparkan, bukan semata fenomena ekonomi, melainkan refleksi perubahan kekuatan global. Di balik konflik di berbagai kawasan, berlangsung pertarungan yang lebih sunyap namun menentukan: siapa yang akan mengendalikan sistem keuangan dunia.
