JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan merupakan kemunduran komitmen. Menurutnya, penundaan itu justru merupakan langkah strategis yang realistis di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Dave mengatakan keputusan tersebut perlu dilihat dalam kerangka kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko baru bagi pasukan maupun stabilitas kawasan. “Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen,” kata Dave dalam keterangannya, Rabu (18/3).
Ia menyebut rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan ke Gaza tidak dapat dilepaskan dari dinamika keamanan di lapangan yang terus berubah. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi konflik, kesiapan logistik, hingga koordinasi internasional.
Legislator Fraksi Golkar tersebut menegaskan Indonesia sejak awal konsisten mendukung perdamaian dunia, termasuk dalam isu Palestina. Namun, ia menilai setiap langkah tetap harus terukur dan berbasis perhitungan matang. “Ini bukan soal mundur, tapi memastikan langkah kita tepat. Jangan sampai niat baik justru menambah risiko di lapangan,” ujarnya.
Dave juga menyatakan Indonesia tetap memegang teguh amanat konstitusi dalam mendukung perjuangan kemanusiaan. Ia mengatakan pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mitra internasional lainnya.
Ia berharap, ketika situasi memungkinkan, kehadiran pasukan Indonesia dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di Gaza.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah memutuskan menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang direncanakan bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF). “Semua di-hold. Di-hold,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3).
Pemerintah menyebut penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian meningkat, sehingga diperlukan langkah yang lebih hati-hati sebelum mengirimkan personel ke wilayah konflik.
