Dominasi China sebagai eksportir terbesar di dunia semakin menegaskan perannya dalam rantai pasok global. Bagi banyak negara, pasokan barang dari Negeri Tirai Bambu menjadi salah satu penopang stabilitas kebutuhan domestik, baik untuk konsumsi maupun industri.
Gambaran ketergantungan tersebut tercermin dalam data terbaru yang dirilis Visual Capitalist pada Jumat (27/2). Data ini merupakan kompilasi dari UN Comtrade dan Bank Dunia, yang menunjukkan seberapa besar porsi impor suatu negara yang berasal dari China.
Ketergantungan terhadap impor China tidak terbatas pada barang jadi. Banyak negara juga mengandalkan bahan baku dan komponen yang menjadi input penting bagi industri manufaktur global.
Dalam daftar negara dengan ketergantungan impor tertinggi, Kamboja menempati posisi teratas dengan porsi impor dari China mencapai 46,8%. Menurut The Observatory of Economic Complexity, tingginya angka tersebut berkaitan dengan kebutuhan besar Kamboja terhadap bahan baku untuk industri tekstil, yang menjadi komoditas ekspor utama negara itu.
Sejumlah negara dengan ketergantungan tinggi umumnya merupakan negara berkembang yang belum memiliki basis manufaktur domestik kuat, atau negara yang membutuhkan input dari China untuk menopang industri ekspor, seperti perakitan elektronik. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat berada di peringkat ke-97 dengan ketergantungan 13,8%.
Indonesia berada di peringkat ke-9 secara global, dengan tingkat ketergantungan impor dari China sebesar 31,4%. Artinya, hampir sepertiga dari total barang yang masuk ke pasar Indonesia berasal dari China.
Ketergantungan Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari barang elektronik konsumen, mesin industri, hingga bahan baku penolong yang dibutuhkan pabrik-pabrik lokal. Posisi Indonesia di Asia Tenggara juga menjadikannya pasar penting sekaligus mitra dalam ekosistem perdagangan China di kawasan.
Berikut 10 negara dengan tingkat ketergantungan impor dari China tertinggi berdasarkan data tahun 2024:
1. Kamboja (46,8%)
2. Kirgizstan (45,8%)
3. Hong Kong (40,9%)
4. Mongolia (40,5%)
5. Vietnam (34,0%)
6. Myanmar (33,5%)
7. Ethiopia (32,7%)
8. Paraguay (32,5%)
9. Indonesia (31,4%)
10. Tanzania (30,5%)
Relasi dagang China dengan berbagai negara juga kerap melampaui transaksi impor-ekspor. Melalui inisiatif One Belt, One Road yang diluncurkan pada 2013, China memperluas pengaruhnya lewat investasi infrastruktur, termasuk pembiayaan proyek pelabuhan dan dermaga di sejumlah negara berkembang melalui skema pinjaman bank milik negara.
Dalam konteks ini, Kamboja disebut menerima hibah dan pinjaman senilai US$3 miliar pada periode 2002–2023. Sementara itu, Djibouti—dengan ketergantungan impor 17,7%—menjadi contoh lain ketika China membangun pelabuhan yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut serta mendirikan pangkalan militer pertamanya di sana pada 2017, berdekatan dengan fasilitas militer milik Amerika Serikat.
Strategi investasi dan pembiayaan ini dinilai memberi China pengaruh politik dan ekonomi yang besar, terutama ketika negara peminjam menghadapi kesulitan melunasi utang.
Di sisi lain, citra label “Made in China” juga mengalami perubahan. Teknologi disebut menjadi komoditas ekspor terbesar China setelah negara itu memantapkan diri sebagai pusat manufaktur dunia dengan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Komponen sirkuit terpadu (integrated circuits) kini menjadi penyumbang porsi terbesar ekspor China, disusul telepon seluler dan otomotif. Dunia juga sangat bergantung pada China dalam pemrosesan mineral kritis yang penting bagi industri pertahanan dan elektronik modern.
Dominasi tersebut mendorong sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, untuk memperkuat kapasitas domestik dan melakukan diversifikasi rantai pasok. Salah satu langkah yang ditempuh adalah kebijakan tarif dengan tujuan mengurangi risiko ekonomi global apabila terjadi gangguan pasokan dari China.
