Dampak konflik di Timur Tengah mulai dirasakan sejumlah negara di Asia. Filipina menetapkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Di Filipina, langkah darurat diambil karena tingginya ketergantungan negara tersebut terhadap impor minyak. Pemerintah setempat membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran distribusi energi, sekaligus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok seperti pangan, obat-obatan, dan barang penting lainnya.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyatakan, deklarasi darurat energi nasional memungkinkan pemerintah menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi sesuai undang-undang yang berlaku guna mengatasi risiko akibat gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Status darurat tersebut berlaku selama satu tahun. Kebijakan ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meningkatkan pembelian minyak, termasuk opsi pembayaran di muka untuk menjamin ketersediaan pasokan.

Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyebut cadangan BBM negaranya saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah berupaya menambah pasokan hingga 1 juta barel dari berbagai negara, meski terdapat potensi keterlambatan distribusi.

Sementara itu, kondisi di Bangladesh disebut semakin tegang akibat kelangkaan BBM. Antrean panjang terjadi di SPBU, dengan warga dilaporkan harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar.

Asosiasi pemilik SPBU di Bangladesh mendesak pemerintah segera mengambil langkah, termasuk memperketat pengamanan di lokasi distribusi. Mereka juga menyatakan berpotensi menghentikan pasokan apabila situasi tidak membaik.

Menurut pernyataan yang dikutip dari India Times, di bawah perusahaan pemasok bahan bakar milik negara Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), pasokan harian yang disalurkan dinilai tidak mencukupi dibandingkan kebutuhan masyarakat. Tekanan di lapangan meningkat karena pekerja SPBU harus menghadapi pelanggan yang frustrasi, dan situasi disebut telah mendekati titik kritis.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan adanya risiko SPBU di seluruh negeri dapat terpaksa ditutup sewaktu-waktu akibat masalah keamanan dan pasokan yang tidak memadai. Situasi keamanan dilaporkan memburuk, termasuk adanya massa yang memaksa SPBU beroperasi di luar jam layanan dan mengambil BBM tanpa membayar.

Asosiasi tersebut menilai kondisi ini mencerminkan tingkat salah urus dan ketidakbertanggungjawaban yang ekstrem. Mereka menambahkan bahwa minimnya jaminan keamanan dari negara, bersamaan dengan kekurangan bahan bakar, memperparah krisis yang terjadi.