Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia bersama Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF), menyelenggarakan Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang pada Senin–Selasa (9–10/02) di Jakarta.
Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Jepang dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Peserta berasal dari unsur pemerintah, militer, akademisi, think tank, serta komunitas kebijakan. Dialog tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk membangun titik temu dan memperkuat kerja sama kawasan di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik.
Dalam pidato pembukaan, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat SPF, Yasuhiro Kawakami, menyatakan forum ini bertujuan “menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara, guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan.”
Pidato kunci disampaikan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menghadapi dinamika tatanan global. Menurutnya, menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI, Ipung Purwadi, turut menegaskan posisi strategis kawasan melalui frasa “Bridge, Not Battleground.” Pesan tersebut menggambarkan aspirasi Asia Tenggara untuk menjadi penghubung strategis, bukan arena rivalitas, di tengah kompetisi kekuatan besar.
Dalam sesi pleno, dialog mengangkat dua isu utama keamanan Indo-Pasifik, yakni Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific serta U.S. Retrenchment in Asia? Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers.
Pleno pertama menyoroti pandangan bahwa keamanan maritim kawasan hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berlandaskan hukum internasional, dan diperkuat oleh pembangunan kepercayaan, mekanisme berbagi informasi, serta interoperabilitas.
Sementara itu, pleno kedua menyimpulkan bahwa di tengah ketidakpastian komitmen dan konfigurasi kekuatan global, stabilitas kawasan sangat bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah. Pendekatan tersebut dipandang penting untuk menjaga otonomi strategis sekaligus memperkuat tatanan berbasis aturan.
Diskusi panel menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang mewakili kalangan militer, pembuat kebijakan pertahanan dan internasional, akademisi, serta think tank. Seluruh sesi diselenggarakan berdasarkan prinsip Chatham House Rule untuk memastikan pertukaran pandangan berlangsung terbuka dan konstruktif tanpa mengorbankan sensitivitas kebijakan.
Dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo, dosen sekaligus Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, yang menjadi peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara. Ia menilai dialog strategis berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar.
Pada sesi penutup, Broto mengusulkan agar forum ini dilembagakan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.” Rujukan tersebut merujuk pada Sudirman sebagai simbol perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral dalam sejarah Indonesia.
Usulan itu mencerminkan komitmen untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang. Ke depan, forum ini diharapkan menjadi platform strategis untuk memperkuat kepercayaan, meningkatkan koordinasi kebijakan, serta menopang stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
