Pemerintah China menunjukkan penolakan tegas terhadap sanksi Amerika Serikat (AS) terkait pembelian minyak dari Iran. Beijing disebut tidak akan mematuhi sanksi AS yang menargetkan sejumlah perusahaan yang membeli minyak Iran.

Sikap ini dipandang sebagai bentuk perlawanan terbuka China terhadap tekanan ekonomi AS. Untuk pertama kalinya, Beijing dikabarkan secara aktif menggunakan undang-undang anti-sanksi yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional serta perusahaan domestik dari tekanan asing.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah China memerintahkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk tetap membeli minyak Iran meski ada ancaman sanksi ketat dari AS. Kebijakan tersebut muncul di tengah upaya AS menekan pemasukan Iran dari sektor energi.

Di sisi lain, Departemen Keuangan AS memperingatkan lembaga keuangan global agar tidak terlibat dalam transaksi dengan kilang minyak independen China. AS menilai keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan tersebut berisiko memicu sanksi lanjutan terkait perdagangan minyak Iran.

Meski mendapat tekanan, China tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Langkah ini juga mencerminkan strategi Beijing dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “yurisdiksi jarak jauh” AS, merujuk pada penerapan hukum domestik Amerika terhadap perusahaan di luar wilayah China.

Reuters melaporkan China tetap membeli minyak Iran karena kebutuhan energi yang mendesak. China disebut membutuhkan pasokan minyak dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri.