Pemerintah China menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap kilang-kilang minyak yang terafiliasi dengan Iran. Langkah ini dipandang sebagai respons Beijing terhadap upaya Washington yang menggunakan sanksi ekonomi untuk menekan Teheran.
Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Perdagangan China pada Sabtu (2/5/2026), hanya beberapa hari sebelum rencana kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke Beijing. China menegaskan perusahaan-perusahaan di negaranya tidak wajib mematuhi tindakan sepihak AS yang dinilai sebagai penerapan hukum domestik secara ekstrateritorial.
Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku industri, Beijing mengaktifkan mekanisme pemblokiran sanksi yang diperkenalkan sejak 2021. Instrumen ini dirancang untuk melindungi badan hukum dan organisasi asal China dari aturan asing yang dianggap tidak adil.
Dalam keterangan resmi, perwakilan Kementerian Perdagangan China menyatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan China, sekaligus menjaga hak sah warga negara serta organisasi China.
Kebijakan China ini muncul di tengah ancaman Kementerian Keuangan AS untuk menerapkan sanksi sekunder terhadap entitas mana pun yang bertransaksi dengan kilang minyak independen pengimpor minyak Iran. Fokus perhatian AS disebut mengarah ke kilang-kilang di Provinsi Shandong, yang selama ini menjadi salah satu pusat pengolahan minyak mentah dari Rusia dan Iran melalui armada kapal tanker yang disebut sebagai “bayangan”.
Hingga Mei 2026, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS telah memasukkan lima perusahaan kilang ke dalam daftar hitam, yakni Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Shandong Shengxing Chemical Co., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., dan Hengli Petrochemical Refining Co.
Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent disebut mengonfirmasi telah memberikan peringatan keras kepada dua lembaga pembiayaan besar di China terkait peran mereka dalam memfasilitasi perdagangan minyak Iran.
Ketegangan diplomatik ini berlangsung saat pasar energi global berada dalam kondisi tidak stabil. Disebutkan bahwa sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, lalu lintas di Selat Hormuz—jalur yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia—mengalami pelambatan drastis.
Laporan PBB juga menyebut serangan terhadap kapal komersial serta lonjakan premi asuransi menyebabkan ratusan kapal terdampar. Situasi di jalur strategis tersebut diperkirakan dapat terus memengaruhi harga minyak dunia apabila Beijing dan Washington tidak mencapai kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi mendatang.
