Sistem perdagangan global dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan yang kian kuat dan volatil. Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China, kebijakan tarif sepihak, serta melemahnya institusi global seperti World Trade Organization (WTO) mendorong fragmentasi ekonomi internasional dan meningkatkan ketidakpastian bagi negara-negara pelaku perdagangan.
Di AS, dinamika kebijakan tarif juga terus berlanjut. Meski Mahkamah Agung AS pada 20 Februari membatalkan dan menyatakan tarif resiprokal Donald Trump ilegal, pemerintahan Trump tetap memperluas dan membuka penyelidikan perdagangan terhadap China, Meksiko, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain dengan menggunakan Section 301 dari Trade Act 1974.
Dalam situasi tersebut, perjanjian perdagangan regional berstandar tinggi kembali memperoleh relevansi strategis. Salah satunya adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang kemudian bertransformasi menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Perjanjian ini awalnya dirancang sebagai instrumen AS untuk mengimbangi pengaruh ekonomi China di Asia-Pasifik.
Namun, perubahan lanskap global menghadirkan ironi baru: China kini mengajukan diri untuk bergabung dengan CPTPP, sebuah perjanjian yang semula dibentuk untuk membatasi ruang geraknya. Pengajuan ini memunculkan pertanyaan mengenai motif Beijing, terutama di tengah meningkatnya tensi ekonomi dan politik di kawasan.
Sejak awal, TPP tidak hanya diposisikan sebagai proyek liberalisasi perdagangan, melainkan juga sebagai instrumen geopolitik. Pada 2016, perjanjian tersebut dipromosikan Singapura dan AS pada era Presiden Barack Obama serta Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk membentuk arsitektur ekonomi kawasan yang dinilai dapat membatasi dominasi China dalam perdagangan Asia-Pasifik.
Standar tinggi yang diusung, termasuk terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), subsidi, tenaga kerja, dan perdagangan digital, dipandang sebagai upaya menetapkan “aturan main” yang sulit diikuti oleh model ekonomi negara-sentris seperti China. Meski AS menarik diri dari TPP pada 2017, perjanjian itu tetap bertahan dan berubah menjadi CPTPP, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pakta perdagangan paling ambisius di dunia.
Langkah China untuk masuk CPTPP tidak terlepas dari eskalasi perang dagang dengan AS. Kebijakan tarif tinggi sejak era Donald Trump meningkatkan ketidakpastian perdagangan global dan menekan sektor manufaktur China yang bergantung pada ekspor. Setelah tekanan pandemi COVID-19 mereda, China kembali menghadapi tekanan eksternal ketika AS pada April 2025 mengumumkan kebijakan “liberation day tariffs” yang menaikkan tarif impor terhadap produk China hingga 34%, disertai ancaman kenaikan hingga 145% pada sektor tertentu.
Dampak kebijakan tersebut disebut langsung dirasakan oleh industri manufaktur berorientasi ekspor, seperti elektronik, otomotif, dan tekstil, seiring meningkatnya biaya produksi serta semakin terbatasnya akses ke pasar AS. Data dari Lou menunjukkan nilai perdagangan China sempat turun 0,96% pada 2019, tetapi pada 2022 total perdagangan negara itu mencapai rekor sekitar USD 6,25 triliun. Sementara itu, surplus perdagangan China dengan AS dilaporkan menurun 28,6% pada 2024.
Dalam konteks ini, CPTPP dipandang China sebagai salah satu alternatif untuk mendiversifikasi pasar ekspor, mengamankan rantai pasok regional, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah lingkungan global yang semakin proteksionis.
Meski demikian, kepentingan Beijing dinilai tidak berhenti pada pertimbangan ekonomi. Dimensi politik juga disebut berperan, terutama terkait isu Taiwan. Potensi bergabungnya Taiwan ke CPTPP membawa makna simbolik karena berkaitan dengan legitimasi internasional. Keanggotaan Taiwan dalam perjanjian perdagangan berstandar tinggi berpotensi dipersepsikan China sebagai tantangan terhadap prinsip One China Policy.
Dengan latar itu, pengajuan keanggotaan China dapat dibaca sebagai langkah pre-emptive untuk membatasi ruang politik Taiwan melalui mekanisme ekonomi, bukan melalui tekanan militer. Secara keseluruhan, pengajuan aksesi China ke CPTPP mencerminkan perubahan dalam arsitektur perdagangan global yang semakin sarat kepentingan geopolitik.
Bagi kawasan Asia-Pasifik, CPTPP dinilai tidak lagi semata forum ekonomi, melainkan turut menjadi arena persaingan pengaruh. Dalam situasi ini, strategi China untuk bergabung dengan CPTPP dipahami sebagai upaya menjaga kepentingan ekonomi sekaligus mempertahankan posisi strategisnya di tengah rivalitas dengan AS serta dinamika isu kedaulatan terkait Taiwan.
