Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, perbankan diminta menyiapkan strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum PERBANAS sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam CFO PERBANAS Forum bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Forum itu turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Hery memaparkan, fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48% (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) juga disebut masih terjaga di kisaran 2,14%. Sementara ketahanan permodalan tetap kuat, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski demikian, Hery menilai sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Ia mengingatkan perbankan tetap perlu waspada terhadap potensi risiko ke depan, sekalipun prospek industri secara umum masih dinilai cukup baik.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian ekonomi juga dapat menekan kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi ini, kata dia, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk merespons potensi tekanan tersebut, Hery menyampaikan sejumlah langkah mitigasi yang perlu dipersiapkan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, penerapan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta menyiapkan bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Hery menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Senada, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menyampaikan bahwa kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Menurutnya, industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
