Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo Aminuddin saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan di Command Center Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum itu, Aminuddin menekankan pentingnya validitas dan pembaruan data kepesertaan sebagai faktor kunci keberhasilan program jaminan kesehatan. Menurutnya, perubahan data yang terjadi berulang kali menjadi tantangan serius karena berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat, terutama peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Persoalan utama yang kita hadapi hari ini adalah validitas data. Perubahan data yang terjadi berulang kali berdampak langsung pada jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kita harus semakin waspada dan responsif,” ujar Aminuddin.
Ia menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, termasuk penyediaan dana cadangan untuk menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan di tengah fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun kesalahan pendataan sehingga belum terakomodasi dalam skema PBI.
Selain itu, Pemkot Probolinggo juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan.
Berdasarkan data tahun 2026, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo telah mencapai 99,51 persen dengan jumlah peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Capaian ini disebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Meski demikian, Aminuddin mengingatkan potensi peningkatan jumlah masyarakat rentan akibat tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi sektor ketenagakerjaan. “Kita tidak boleh lengah. Dampak ekonomi global, termasuk potensi PHK dan tekanan sektor industri, bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” katanya.
Forum komunikasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyamakan persepsi dalam mendukung implementasi JKN-KIS, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Probolinggo terus melakukan validasi data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah daerah secara berkala. Upaya lain yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas, dukungan penambahan alokasi anggaran, penguatan regulasi kepesertaan, serta pengalihan segmen peserta mandiri menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah.
Sumber: infopublik.id
