Bupati Jember Gus Fawait menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April 2026. Ia menilai kebijakan tersebut membantu menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Menurut Gus Fawait, keputusan itu memberi kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, seiring fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dinilai belum stabil dalam beberapa waktu terakhir. Ia juga menyinggung tren kenaikan harga energi di kawasan Asia Tenggara, sehingga kebijakan pemerintah pusat dinilai strategis untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
“Ini kabar yang luar biasa. Saat negara tetangga mulai menaikkan harga energi, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas BBM. Kami sangat berterima kasih atas kebijakan tersebut,” kata Gus Fawait.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat meredam kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan biaya transportasi maupun kebutuhan pokok yang kerap mengikuti perubahan harga energi.
Selain soal harga, Pemerintah Kabupaten Jember memastikan distribusi BBM di wilayahnya berjalan normal tanpa gangguan berarti yang dapat memicu kepanikan. Pemantauan rutin disebut dilakukan di sejumlah titik distribusi untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia dan mudah diakses warga di berbagai wilayah.
Gus Fawait menegaskan stok BBM di Jember dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, meski dinamika distribusi kecil masih terjadi di lapangan.
“Saya pastikan stok BBM di Jember aman. Tidak ada kelangkaan signifikan, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan,” ujarnya.
Meski harga BBM dipastikan tetap stabil, ia mengingatkan masyarakat agar tidak boros dalam menggunakan energi, terutama BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu. “Saya berharap masyarakat lebih bijak menggunakan BBM. Konsumsi yang terukur akan membantu menjaga keberlanjutan subsidi negara,” tutur Gus Fawait.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Jember menyatakan siap menerapkan kebijakan kerja dari rumah maupun pembelajaran daring apabila pemerintah pusat mengeluarkan instruksi efisiensi energi secara nasional.
