Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti situasi geopolitik global yang memanas, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat dengan Iran.
Puan menilai ketegangan geopolitik saat ini diwarnai penggunaan kekuatan militer dalam hubungan antarnegara. Ia menyebut dinamika antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi serta Iran di sisi lain menunjukkan hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, dan persaingan kekuatan global.
Menurut Puan, eskalasi konflik tersebut mencerminkan kecenderungan penggunaan kekuatan militer yang mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Ia juga menilai kondisi itu memperlihatkan lemahnya sistem keamanan global dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara.
“Penggunaan kekuatan militer ini menunjukkan adanya dominasi negara tertentu terhadap negara lain serta mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas,” kata Puan.
Puan menegaskan konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi tata kelola global ke depan. Ia menekankan pentingnya penguatan hukum internasional dan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, serta stabilitas dunia.
Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Ia menyatakan Indonesia menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit.
Puan mengatakan DPR RI mendukung berbagai upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong semua pihak menahan diri agar situasi tidak memburuk. DPR juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan diplomasi, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Selain itu, Puan menyampaikan DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional serta melindungi masyarakat sipil di tengah konflik yang berlangsung. “PBB harus segera bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Di tengah situasi geopolitik yang dinilai tidak menentu, Puan menyatakan DPR RI akan memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk menerima delegasi negara-negara sahabat. Indonesia juga akan memanfaatkan forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 yang direncanakan digelar di Indonesia pada Juli mendatang sebagai momentum memperkuat solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional.
Puan menambahkan DPR RI akan terus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif, dengan tujuan mendorong terciptanya perdamaian dunia dan tata global yang lebih adil.
