Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan perlunya penguatan diplomasi parlemen sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang dinilai semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema “Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global” di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2026).
Syahrul menyebut situasi global saat ini diwarnai perubahan yang cepat, mulai dari ketegangan di berbagai kawasan, rivalitas antar kekuatan besar, hingga disrupsi teknologi. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong negara-negara tidak hanya berkompetisi, tetapi juga membangun sinergi.
Ia juga menilai tatanan global yang selama ini bertumpu pada hukum internasional dan multilateralisme mulai mengalami pergeseran. Karena itu, ia menekankan diplomasi parlemen perlu lebih adaptif dalam merespons perkembangan tersebut.
Melalui forum diskusi, BKSAP DPR RI berupaya memetakan lanskap geopolitik dan mengidentifikasi ruang manuver strategis di berbagai forum internasional. Syahrul mengatakan forum itu juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi agar diplomasi parlemen lebih sinergis dengan kebijakan luar negeri pemerintah serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Syahrul menegaskan secara kelembagaan BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Ia menyebut BKSAP sebagai pintu gerbang diplomasi parlemen Indonesia.
Dalam penjelasannya, Syahrul menilai diplomasi parlemen memiliki keunggulan dibanding jalur diplomasi eksekutif. Menurutnya, jalur parlemen dapat membuka kanal komunikasi yang tidak selalu dapat dijangkau diplomasi eksekutif, melalui hubungan personal antaranggota parlemen, dialog informal, dan jejaring politik lintas negara. Ia menyebut diplomasi parlemen sebagai jalur paralel yang strategis dan adaptif.
Syahrul juga menyoroti tiga isu strategis global yang memengaruhi forum antarparlemen. Pertama, polarisasi geopolitik dan geoekonomi yang ikut merambah ruang sidang parlemen internasional. Kedua, pergeseran dari keamanan konvensional menuju keamanan digital, termasuk isu kecerdasan buatan, disinformasi lintas batas, dan kedaulatan data. Ketiga, meningkatnya peran parlemen dalam tata kelola ekonomi dan perdagangan global. Ia menekankan ruang digital telah menjadi bagian dari keamanan nasional sehingga parlemen tidak dapat bersikap pasif.
Di tengah tantangan tersebut, Syahrul menyampaikan BKSAP terus aktif membangun komunikasi konstruktif dalam berbagai forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Ia mengatakan kehadiran Indonesia di forum global tidak hanya bersifat representasi formal, tetapi juga menjadi peluang untuk ikut membentuk norma internasional yang selaras dengan kepentingan nasional.
Selain kerja multilateral, Syahrul menekankan pentingnya diplomasi bilateral melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang menjangkau 102 parlemen negara sahabat. Namun ia mengakui aktivitas kunjungan GKSB sempat terhenti karena moratorium sejak September 2025.
Syahrul menyatakan harapan agar GKSB segera dibuka kembali di tengah polarisasi global dan melemahnya multilateralisme, guna memperkuat posisi Indonesia melalui jalur bilateral serta memajukan kepentingan nasional.
Menutup sambutannya, Syahrul menegaskan diplomasi parlemen semakin krusial untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menekankan perlunya diplomasi parlemen Indonesia dibangun dengan kejelasan arah dan prioritas, konsistensi pesan diplomatik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi dengan diplomasi pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, ia berharap BKSAP dapat menghasilkan gagasan konkret yang dapat diimplementasikan di forum multilateral, regional, maupun bilateral.
