Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia–Uni Eropa, termasuk melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menurutnya, penguatan hubungan tidak cukup hanya ditempuh lewat jalur eksekutif, tetapi juga perlu ditopang diplomasi parlemen sebagai pilar strategis kerja sama kedua pihak.
Pernyataan itu disampaikan Ravindra usai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, H E Denis Chaibi, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Leila Fernandez-Stembridge selaku Head of the South East Asia and ASEAN Division European External Action Service (EEAS) serta Antoine Ripoll sebagai Minister Counsellor for Parliamentary Relations pada Delegasi UE untuk ASEAN.
Ravindra menilai kehadiran delegasi Uni Eropa menjadi sinyal kuat bahwa hubungan Indonesia–UE tidak hanya berkembang pada level bilateral, tetapi juga terkait dengan kemitraan strategis yang lebih luas antara Uni Eropa dan ASEAN. Ia menekankan diplomasi parlemen sebagai salah satu elemen penting dalam memperkuat relasi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ravindra menyoroti capaian penting IEU-CEPA yang dicapai pada 13 Juli 2025 setelah hampir satu dekade proses negosiasi. Ia menyebut perjanjian dagang komprehensif tersebut sebagai tonggak baru yang menandai fase kemitraan lebih menyeluruh, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.
Ravindra juga memaparkan bahwa Uni Eropa masih menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada 2024, nilai perdagangan bilateral tercatat sekitar US$30,1 miliar, dengan Indonesia mempertahankan surplus perdagangan sekitar US$4,5 miliar dan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ia meyakini implementasi IEU-CEPA ke depan akan membuka akses pasar lebih luas, memperkuat ekspor Indonesia, serta mendorong investasi berkelanjutan yang memberi manfaat bagi kedua pihak.
Selain aspek ekonomi, Ravindra menilai kerja sama Indonesia–Uni Eropa juga memiliki dimensi geopolitik dan keamanan. Ia menyebut kedua pihak memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Menurutnya, keterlibatan Uni Eropa dalam berbagai kerangka kerja sama ASEAN menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas Indo-Pasifik secara berkelanjutan.
Terkait peran parlemen, Ravindra menegaskan diplomasi antarparlemen dapat menjadi ruang dialog untuk membahas isu lintas kawasan, memperdalam saling pengertian, serta memperkuat kerja sama konkret yang berdampak bagi masyarakat. Ia juga menyoroti peluang kerja sama ekonomi yang dinilai lahir dari komplementaritas kekuatan kedua pihak.
Ravindra menyatakan Uni Eropa memiliki keunggulan dalam pengembangan energi terbarukan, teknologi hijau, serta ekonomi maritim berkelanjutan. Sementara Indonesia dinilai memiliki potensi besar pada hilirisasi sumber daya alam dan sektor pertambangan, termasuk produk turunan kelapa sawit serta komoditas mineral seperti tembaga dan produk terkait baja yang memiliki nilai penting bagi pasar Eropa.
Dengan populasi lebih dari 400 juta di Uni Eropa dan lebih dari 285 juta di Indonesia, Ravindra meyakini kedua pihak memiliki pasar yang menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Menutup pertemuan, Ravindra menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam dan memperluas kerja sama dengan Uni Eropa, baik pada level bilateral maupun dalam kerangka ASEAN–UE, termasuk melalui penguatan diplomasi parlemen. Ia meyakini kemitraan yang inklusif dan berbasis kawasan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua belah pihak serta berkontribusi pada tatanan global yang lebih adil dan berkelanjutan.
