Washington D.C — Di tengah meningkatnya ketegangan terkait Iran, kemampuan diplomasi Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Biro Urusan Timur Dekat di Departemen Luar Negeri AS—unit yang mengoordinasikan kebijakan Washington di 18 negara Timur Tengah—dilaporkan menghadapi keterbatasan sumber daya dan kekosongan kepemimpinan saat situasi geopolitik di kawasan memburuk.
Menurut laporan yang dikutip dari AP News pada Kamis (19/3/2026), alih-alih diperkuat, struktur biro justru mengalami penyusutan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini terjadi ketika konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran kembali memicu ketidakstabilan kawasan.
Dalam periode tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump sempat menunjuk Mora Namdar, seorang pengacara keturunan Iran dengan pengalaman terbatas di bidang manajemen, sebagai kepala sementara biro. Namun, Namdar kemudian dipindahkan ke posisi lain. Penunjukan itu dinilai kontras dengan pejabat sebelumnya yang merupakan diplomat senior dengan pengalaman panjang di Timur Tengah dan pernah menjabat sebagai duta besar AS untuk Uni Emirat Arab.
Di sisi anggaran, biro tersebut juga mengalami pemangkasan. Proposal awal pemerintah mengusulkan pemotongan hingga 40 persen, meski Kongres kemudian mengurangi besaran pemangkasan itu. Selain itu, kantor khusus yang menangani Iran dihapus dan digabungkan dengan kantor yang menangani Irak.
Sejumlah pejabat AS, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat, menilai kombinasi pemangkasan anggaran, perubahan manajemen, dan restrukturisasi organisasi telah menghambat kemampuan Washington merespons situasi darurat global. Lebih dari 80 staf di Biro Urusan Timur Dekat dilaporkan telah dipangkas. Banyak diplomat senior berpengalaman puluhan tahun memilih pensiun, dipindahkan, atau diberhentikan, lalu digantikan oleh pejabat yang lebih muda atau penunjukan politik.
Kekosongan juga disebut terjadi pada sejumlah jabatan kunci. Posisi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat dilaporkan masih kosong. Sejumlah posisi duta besar penting di kawasan juga belum terisi, sementara empat dari lima pengawas di biro tersebut hanya menjabat secara sementara.
Menurut sejumlah sumber internal, situasi ini berdampak pada proses penyusunan kebijakan. Mereka menyebut analisis dan rekomendasi dari diplomat tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, bahkan ada yang mengaku masukan mereka kerap diabaikan.
Departemen Luar Negeri AS membantah penilaian tersebut. Juru bicara Tommy Pigott menyatakan laporan yang beredar tidak akurat dan terlalu bergantung pada sumber eksternal maupun mantan pejabat.
Di luar biro tersebut, gelombang kepergian pegawai juga menjadi perhatian. Sejak Trump menjabat, lebih dari 3.800 pegawai Departemen Luar Negeri dilaporkan meninggalkan posisi mereka melalui pemutusan hubungan kerja, pensiun, maupun program pengunduran diri sukarela.
Data dari American Foreign Service Association menunjukkan pegawai senior terdampak secara tidak proporsional dalam pengurangan tersebut, yang dinilai berpotensi mengurangi kapasitas institusional untuk menangani krisis kompleks. Max Stier, CEO Partnership for Public Service, menilai pendekatan yang mengabaikan keahlian luas dalam pemerintahan dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan.
“Keputusan diambil tanpa memanfaatkan keahlian yang ada di seluruh pemerintahan. Ini berisiko pada isu-isu besar yang membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai sisi,” ujarnya.
Di tengah konflik yang terus berkembang di Timur Tengah, kondisi di Biro Urusan Timur Dekat menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan diplomasi AS dalam menghadapi dinamika krisis global yang kian kompleks.
