JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen. Revisi ini dilakukan seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia tetap terjadi meskipun pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menurunkan tarif resiprokal. Menurutnya, konflik geopolitik di Iran mendorong kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok perdagangan internasional.
“Perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026).
BI juga mencatat kondisi pasar keuangan global memburuk, ditandai dengan menguatnya mata uang dollar AS, meningkatnya yield US Treasury, serta terjadinya arus modal keluar dari negara-negara berkembang (emerging markets).
Perry menjelaskan, situasi tersebut turut meningkatkan tekanan inflasi global dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen. Kenaikan inflasi ini dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate/FFR).
Selain itu, peningkatan yield US Treasury disebut turut dipengaruhi oleh pelebaran defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang. Kondisi ini mendorong kenaikan premi risiko global dan mengalihkan aliran modal ke aset safe haven, terutama ke pasar keuangan AS. BI mencatat indeks mata uang dollar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat.
“Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah tersebut semakin menekan mata uang emerging markets dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya,” kata Perry.
Di sisi lain, BI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9–5,7 persen. Perry menyampaikan pemerintah terus menjaga keyakinan pelaku ekonomi, baik rumah tangga maupun dunia usaha, agar konsumsi dan investasi tetap terjaga.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pemerintah yang dinilai berdampak kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, dengan tetap menjaga ketahanan fiskal.
“BI akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” tutur Perry.
