BERITA TERKINI
BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2026 Jadi 3,1% di Tengah Ketidakpastian Perang Timur Tengah

BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2026 Jadi 3,1% di Tengah Ketidakpastian Perang Timur Tengah

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen. Revisi itu dilakukan seiring meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meskipun pemerintah Amerika Serikat telah menurunkan tarif resiprokal, eskalasi perang di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok perdagangan internasional.

Menurut Perry, kondisi pasar keuangan global juga memburuk akibat penguatan dolar AS, meningkatnya imbal hasil (yield) US Treasury, serta arus modal keluar dari negara-negara emerging markets.

“Perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

BI juga mencatat tekanan inflasi global meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen. Kenaikan inflasi ini, menurut BI, mempersempit ruang bagi penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate).

Perry menambahkan, kenaikan yield US Treasury turut didorong pelebaran defisit fiskal AS, termasuk anggaran untuk pembiayaan perang. Situasi tersebut mendorong kenaikan premi risiko global dan pergeseran aliran modal ke aset safe haven, terutama ke pasar keuangan AS.

Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) menguat terhadap mata uang negara maju.

Di tengah ketidakpastian global, BI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9–5,7 persen. Pemerintah disebut terus mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi melalui program-program strategis, sambil menjaga ketahanan fiskal.

“BI akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah, untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.