Yogyakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 5,5 persen. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan fundamental ekonomi nasional, sekaligus mencerminkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang masih sarat ketidakpastian.
Dosen International Program for Islamic Economics and Finance (IPIEF) Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dimas Bagus Wiranatakusuma, S.E., M.Ec., mengatakan suku bunga acuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moneter, tetapi juga menjadi sinyal kebijakan yang memengaruhi ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Menurutnya, suku bunga BI menjadi acuan strategis bagi perbankan dalam menetapkan suku bunga kredit dan simpanan.
Dalam wawancara di Student Dormitory UMY, Jumat (21/6), Dimas menjelaskan keputusan BI menahan suku bunga 5,5 persen didorong dua pertimbangan utama. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global masih tinggi, terutama terkait arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dan perkembangan ekonomi Tiongkok. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah serta arus modal asing.
Dari sisi domestik, inflasi yang relatif rendah dan stabil menjadi dasar bagi BI untuk mempertahankan suku bunga. Berdasarkan data tahun 2024, inflasi tahunan tercatat 1,6 persen, yang menunjukkan tekanan harga dari sisi permintaan domestik dinilai lemah. Dimas menilai kondisi ini dapat dibaca dari dua sisi, yakni sebagai keberhasilan pengendalian harga, namun juga bisa mencerminkan daya beli dan permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Dimas menambahkan, mempertahankan suku bunga saja dinilai belum cukup untuk mendorong konsumsi masyarakat. Ia menekankan perlunya intervensi fiskal yang tepat sasaran untuk memperkuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian.
Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan fiskal, seperti penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), bantuan langsung tunai (BLT), serta insentif sektoral guna menggairahkan kembali daya beli.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencermati arah kebijakan moneter global, khususnya dari The Fed dan bank sentral Tiongkok. Jika kedua negara menaikkan suku bunga secara agresif sementara Indonesia mempertahankan suku bunga saat ini, risiko capital outflow dan depresiasi rupiah dinilai dapat meningkat karena investor mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Secara keseluruhan, kebijakan mempertahankan suku bunga di 5,5 persen dipandang sebagai upaya menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dan ruang bagi pertumbuhan. Namun, Dimas menilai efektivitasnya akan lebih kuat bila disertai sinergi kebijakan fiskal serta koordinasi lintas sektor.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas kebijakan melalui pemantauan arus modal, laju inflasi, dan dinamika ekonomi global agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga menjaga momentum pemulihan serta kepercayaan pasar.
