Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, bersamaan dengan potensi kenaikan inflasi musiman pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar daya beli masyarakat tidak tergerus dan tidak memicu pengurasan tabungan.

Dalam forum diskusi strategis Kontan Share & Learn yang digelar bersama BI di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (2/3/2026), Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa perlambatan ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih. Pasar juga masih mencermati arah suku bunga global, termasuk kemungkinan perubahan Federal Funds Rate di Amerika Serikat.

Selain faktor ekonomi, Aida menyoroti tensi geopolitik dan perang yang baru-baru ini terjadi sebagai tambahan risiko yang dapat merambat ke harga komoditas dan pasar keuangan. Dalam situasi tersebut, BI memantau tiga saluran utama transmisi gejolak global ke dalam negeri, yakni harga pangan, pasar keuangan, dan nilai tukar.

Menurut Aida, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi jangkar penting untuk menjaga inflasi. Karena itu, BI menyatakan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas, termasuk melalui intervensi di pasar spot serta penggunaan instrumen derivatif.

“Komitmen Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas. Kami terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar terjaga, termasuk juga memastikan inflasi tetap terkendali,” ujar Aida.

Di tengah tantangan global, BI menilai prospek ekonomi domestik 2026 masih terjaga dengan perkiraan pertumbuhan di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Aida menyebut kuartal pertama menjadi periode krusial karena adanya HBKN yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah pada awal tahun juga diharapkan menopang permintaan domestik sehingga aktivitas produksi tetap berjalan.

“Pada kuartal pertama ini ada banyak HBKN yang mendorong masyarakat melakukan spending. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan belanja untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik,” jelasnya.

Di sisi inflasi, data terbaru menunjukkan inflasi tahunan sempat berada di kisaran 4,76%. Namun Aida menekankan, lonjakan tersebut terutama dipengaruhi komponen administered prices, yang pada periode pembanding tahun sebelumnya mengalami deflasi cukup dalam.

Sementara itu, inflasi inti—yang mencerminkan tekanan permintaan—masih terjaga sekitar 2,63%. BI meyakini inflasi dapat kembali berada dalam sasaran 2,5% dengan toleransi plus minus 1%.

BI juga menyoroti pola historis kenaikan harga menjelang dan sesudah HBKN, dengan volatile food kerap menjadi penyumbang utama akibat lonjakan permintaan yang tidak selalu diimbangi pasokan. Untuk menekan tekanan harga, BI bersama pemerintah pusat dan daerah menjalankan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Sinergi di tingkat pusat dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat, sedangkan di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Jaringan 46 kantor perwakilan BI turut memetakan daerah sentra produksi dan wilayah non-sentra untuk memperlancar distribusi.

Pada awal Februari, BI juga membuka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Palembang. Program ini ditujukan untuk menekan inflasi sekaligus memperkuat ekonomi dari hulu ke hilir, termasuk menjaga kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Ke depan, BI menyatakan akan mengarahkan kebijakan moneter secara terintegrasi. Arah tersebut disebut sudah terlihat di awal tahun, salah satunya dengan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 4,75% pada Februari 2026. BI juga akan mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk operasi moneter, pendalaman pasar keuangan, serta menarik aliran modal.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menambahkan bahwa penguatan sisi pasokan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan moneter. Menurutnya, inflasi tidak hanya dipengaruhi permintaan, tetapi juga struktur produksi dan distribusi. BI, kata dia, terus mengkaji perbedaan harga antara pasar tradisional dan modern serta mendorong model bisnis yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

“Secara umum dalam arah semakin turun dalam beberapa periode ini. Kita lihat di pra-HBKN, kemudian HBKN, dan pasca HBKN. Jadi biasanya pola musiman ini memang meningkat, tapi harapannya ke depan setelah pola permintaan kembali ke pola normal, inflasi akan turun kembali,” jelas Firman.

Dari sisi pangan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya eksekusi di lapangan, termasuk distribusi komoditas seperti cabai dan bawang merah dari sentra produksi ke daerah defisit dengan mempertimbangkan preferensi konsumen. Ia menyatakan pasokan pangan hingga akhir tahun dalam kondisi aman dan mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying.

“Sehubungan dengan stoknya bagus, aman, tentu kami menghimbau masyarakat tidak panic buying. Melaksanakan ibadah dengan nyaman karena pasokannya aman. Kami juga hadir memantau harga agar stabil,” ungkap Gusti.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menilai belanja pemerintah yang besar, termasuk program berbasis pangan dan koperasi, perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat produksi dalam negeri. Menurutnya, anggaran seharusnya menjadi pengungkit ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar belanja jangka pendek.

“Kita hanya mengendalikan dari sisi makro, suku bunganya dikendalikan, harus ada supply pendanaan untuk pengadaan, terus kemudian ada bantuan. Memang harus ada kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung,” kata Hendri.

Hendri juga mengingatkan bahwa kenaikan harga dapat memaksa masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi non-pangan, termasuk barang tahan lama seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu fenomena “makan tabungan” atau “makan pinjaman”, yang berisiko menggerus simpanan rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menahan inflasi, Hendri menyebut salah satu opsi adalah kebijakan price control seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia, yakni intervensi langsung agar harga pangan tertentu tidak naik. Menurutnya, diperlukan kesungguhan dan political will untuk menjaga masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga pada periode hari besar.

“Jadi memang harus ada kesungguhan. Ada political will tadi untuk ingin menjaga masyarakat tidak harus mengalami harga tinggi pada saat hari besar,” pungkas Hendri.