Jakarta — Bank Indonesia (BI) menilai prospek perekonomian global masih meredup pada 2026 dan 2027. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, antara lain kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) yang mengubah lanskap perekonomian dunia serta ketegangan geopolitik yang berlanjut.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan ada lima karakteristik ketidakpastian global yang menjadi perhatian. Pertama, kebijakan tarif AS yang berlanjut dinilai menekan perdagangan dunia. Situasi ini turut disertai memudarnya multilateralisme serta menguatnya pola hubungan bilateral dan regionalisme.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia disebut melambat, terutama di AS dan Tiongkok. Sementara itu, Uni Eropa, India, dan Indonesia dinilai masih cukup baik. Perry juga menyampaikan penurunan inflasi berlangsung lebih lambat, sehingga menyulitkan kebijakan moneter bank sentral.

Ketiga, BI menyoroti tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju. Perry mengatakan defisit fiskal yang terlalu tinggi di negara maju berdampak pada tingginya suku bunga serta beban fiskal di negara berkembang.

Keempat, kerentanan dan risiko sistem keuangan global dinilai meningkat. Perry menyebut hal ini dipengaruhi transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama pada hedge fund dengan mekanisme trading, yang berdampak pada keluarnya modal dan tekanan nilai tukar di negara emerging market.

Kelima, BI mencatat maraknya penggunaan uang kripto dan stable coin dari pihak swasta. Menurut Perry, aturan dan pengawasan terkait instrumen tersebut belum jelas, sehingga diperlukan central bank digital currency untuk membantu pengaturannya.

Perry menegaskan rangkaian gejolak itu berdampak negatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menilai diperlukan respons kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, berdaya tahan, tangguh, dan mandiri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 pada Jumat, 28 November 2025.