Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai eskalasi konflik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026 telah memperburuk lanskap perekonomian global. Menurutnya, ketegangan geopolitik tersebut tidak hanya menggerus prospek pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga menambah tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan internasional.

Pernyataan itu disampaikan Perry dalam siaran pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 16–17 Maret 2026 di Jakarta. Ia menegaskan konflik tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk dinamika ekonomi global, seiring meningkatnya ketidakpastian di berbagai sektor.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi ini, kata Perry, memberi tekanan pada rantai pasok perdagangan antarnegara, melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi global, sekaligus mendorong tekanan inflasi.

Di sisi pasar keuangan, Perry menyebut kondisi itu turut memperparah volatilitas global. Indikasinya terlihat dari penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), serta arus modal keluar dari negara-negara berkembang menuju aset yang dinilai lebih aman.

Dalam proyeksinya, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sedikit melambat menjadi 3,1 persen dari estimasi sebelumnya 3,2 persen. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen.

Kombinasi perlambatan pertumbuhan dan kenaikan inflasi tersebut dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Perry menambahkan, meningkatnya inflasi global berpotensi menunda penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed Funds Rate/FFR), sehingga ekspektasi pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter dapat tertahan lebih lama.

Selain faktor inflasi, Perry juga menyoroti kenaikan yield US Treasury yang dipengaruhi membengkaknya defisit fiskal Amerika Serikat. Peningkatan pengeluaran pemerintah, termasuk untuk pembiayaan perang, disebut ikut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi.

Di tengah situasi tersebut, premi risiko investasi global meningkat dan mendorong pergeseran arus modal ke aset safe haven, terutama ke pasar keuangan AS. Perry menilai penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menjadi salah satu indikator pergeseran portofolio investor global di tengah ketidakpastian geopolitik.

Dampak lanjutan dirasakan lebih kuat oleh negara-negara berkembang. Mata uang emerging markets tertekan, sementara pengelolaan ekonomi domestik menjadi semakin kompleks.

Merespons kondisi itu, Perry menekankan perlunya respons kebijakan yang lebih kuat, termasuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga ketahanan eksternal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan domestik.

Meski demikian, Bank Indonesia menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi nasional disebut tetap terjaga, terutama ditopang oleh permintaan dalam negeri.

Konsumsi rumah tangga dilaporkan meningkat, didorong faktor musiman menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Perry menyebut kenaikan konsumsi itu antara lain ditopang oleh peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta sejumlah program insentif.

Selain konsumsi, investasi juga dinilai menunjukkan perkembangan positif. Perry menilai tren investasi tetap terjaga seiring percepatan belanja pemerintah dan berlangsungnya proyek-proyek strategis, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta investasi yang digerakkan oleh Danantara.

Ke depan, Bank Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah dan otoritas moneter. Perry menyatakan dampak pelemahan ekonomi global perlu diantisipasi secara tepat dan terukur agar momentum pertumbuhan Indonesia tetap terjaga.

Karena itu, sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga permintaan domestik serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran target 4,9 hingga 5,7 persen. BI juga menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara terpadu guna menjaga stabilitas ekonomi.