Upaya Beijing untuk merajut kembali hubungan erat dengan Pyongyang kembali mengemuka di tengah dinamika geopolitik Asia Timur yang kian kompleks. Penguatan ini terjadi setelah beberapa tahun hubungan kedua negara sempat merenggang, terutama pada masa pandemi Covid-19.
Dalam lanskap yang berubah cepat, Korea Utara juga tercatat semakin dekat dengan Rusia sejak perang di Ukraina. Sementara itu, rivalitas strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin menajam di kawasan Asia Pasifik.
Bagi Tiongkok, posisi Korea Utara memiliki arti penting. Secara historis, Korea Utara dipandang sebagai negara penyangga (buffer state) yang memisahkan kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea dari wilayah Tiongkok. Peran ini tampak pada Perang Korea (1950–1953), ketika Korea Utara menjadi penyangga sebelum pasukan koalisi PBB yang dipimpin AS mendekati perbatasan Tiongkok.
Atas dasar itu, Beijing berkepentingan memastikan Korea Utara tetap berada dalam orbit geopolitiknya. Penguatan kembali hubungan ekonomi, pembukaan jalur perdagangan, serta interaksi diplomatik yang lebih intens menunjukkan upaya Tiongkok untuk mengembalikan pengaruhnya di Pyongyang.
Namun, hubungan yang menguat tidak berarti Korea Utara sepenuhnya berada di bawah pengaruh Tiongkok. Pyongyang dinilai memanfaatkan rivalitas tiga kekuatan besar: menjadikan Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama, Rusia sebagai mitra militer dan politik, serta Amerika Serikat sebagai aktor untuk memperoleh konsesi strategis melalui diplomasi sekaligus memperkuat persepsi ancaman di dalam negeri. Strategi ini memungkinkan Korea Utara memaksimalkan dukungan ekonomi dan militer, sambil mempertahankan kemandirian strategisnya.
Jika hubungan Beijing–Pyongyang semakin erat, respons dari Amerika Serikat dan sekutunya—termasuk Korea Selatan dan Jepang—diperkirakan menguat, terutama melalui peningkatan kerja sama pertahanan dengan Washington. Kedekatan Korea Utara dan Rusia sendiri telah memperkuat blok strategis yang menantang dominasi Barat di kawasan. Dengan bertambah eratnya hubungan Tiongkok–Korea Utara, polarisasi geopolitik di Asia Pasifik berpotensi semakin dalam.
Perkembangan tersebut dapat mendorong Asia Pasifik memasuki fase baru, ketika politik keseimbangan kekuatan kembali menjadi faktor dominan dalam hubungan internasional kawasan. Situasi ini juga berpotensi memperlebar rivalitas antara blok yang dipimpin AS dan blok aliansi yang lebih dekat dengan Tiongkok, termasuk Rusia.
Dalam konteks lebih luas, stabilitas Asia Pasifik dipandang akan sangat bergantung pada arah dinamika hubungan tersebut serta respons lanjutan para aktor utama. Negara-negara Asia Tenggara disebut perlu mengantisipasi perubahan arus perdagangan dan investasi yang kerap dipengaruhi perkembangan di Asia Timur.
ASEAN dinilai dapat mengambil peran sebagai mediator atau penyeimbang pengaruh di Asia Pasifik sambil memperkuat kapabilitas internal kawasan. Negara-negara anggota juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi regional melalui mekanisme seperti ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. Dengan menjaga netralitas strategis, ASEAN diharapkan mampu berperan sebagai penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan maritim, termasuk terkait isu Laut China Selatan.
