Jakarta, 9 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Georgetown Asia Pacific untuk memperkuat kolaborasi riset kebijakan pembangunan yang mendukung agenda pembangunan jangka panjang Jakarta.
Yayasan Georgetown Asia Pacific merupakan entitas lokal yang menaungi Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP), institusi pendidikan berbasis di Jakarta yang menjadi bagian dari Georgetown University di Amerika Serikat.
PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dan Prof. Yuhki Tajima selaku Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific.
Kerja sama ini ditujukan untuk mendorong perumusan kebijakan publik berbasis data, sekaligus mendukung target Jakarta menjadi salah satu Top 50 Global Cities pada 2030. Ruang lingkup kolaborasi mencakup pelaksanaan riset kebijakan pembangunan, pemanfaatan data dan informasi penelitian, serta publikasi dan diseminasi hasil riset kepada para pemangku kepentingan.
Atika menyatakan kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang lebih bertumpu pada data dan penelitian. “Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang lebih berbasis data dan penelitian, sehingga mampu menjawab tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Yuhki Tajima menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan institusi akademik dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih kuat. “Kemitraan ini membuka ruang bagi pengembangan emban kebijakan berbasis riset melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan perizinan, serta mendukung pelaksanaan riset. Di sisi lain, GSAP akan menjalankan kegiatan penelitian, menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan, serta memberikan kontribusi keahlian akademik untuk mendukung penguatan penelitian di DKI Jakarta.
Kedua pihak juga menyatakan komitmen menjaga independensi akademik dalam setiap proses penelitian guna memastikan integritas metode, analisis, dan hasil riset. Kemitraan strategis ini direncanakan berlangsung selama lima tahun, dengan harapan memperkuat ekosistem kebijakan publik berbasis bukti serta mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan perkotaan di Jakarta.
