Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) akan melambat pada 2026, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah serta melemahnya pertumbuhan di China dan sejumlah negara lain di kawasan tersebut.
Chief Economist of the East Asia and Pacific Region World Bank, Aaditya Mattoo, mengatakan sebagian besar negara di kawasan itu diperkirakan mencatat pertumbuhan yang lebih rendah pada 2026 dibandingkan 2025. Meski demikian, ia menilai terdapat peluang pemulihan pada 2027 apabila berbagai tantangan yang menekan pertumbuhan mulai mereda, meskipun tidak sepenuhnya hilang.
Dalam pemaparan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi kawasan EAP diperkirakan berada di kisaran 5,0% pada 2025, lalu turun menjadi 4,2% pada 2026, sebelum kembali naik ke sekitar 4,5% pada 2027.
Tren perlambatan juga tercermin pada proyeksi China. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan turun dari sekitar 5% pada 2025 menjadi 4,2% pada 2026, kemudian sedikit meningkat ke kisaran 4,3% pada 2027.
Sementara itu, Indonesia diproyeksikan relatif stabil pada 2025 dengan pertumbuhan sekitar 5,1%, lalu sedikit melemah menjadi 4,7% pada 2026, dan kembali meningkat ke sekitar 5,2% pada 2027.
Mattoo menyebutkan tiga faktor utama yang memengaruhi prospek pertumbuhan kawasan, yakni konflik di Timur Tengah, berlanjutnya pembatasan perdagangan, serta tingginya ketidakpastian kebijakan. Dua faktor pertama dinilai menjadi tekanan negatif yang signifikan mengingat besarnya ketergantungan kawasan terhadap energi dan perdagangan.
Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) disebut sebagai faktor positif secara global. Namun, Mattoo menyampaikan kekhawatiran bahwa kawasan Asia Timur dan Pasifik, meski sangat terpapar dampak negatif, belum sepenuhnya siap memanfaatkan peluang dari perkembangan tersebut.
Meski menghadapi tekanan global, Bank Dunia menilai kawasan masih memiliki ruang untuk menentukan arah pertumbuhan melalui kebijakan makroekonomi yang tepat. Mattoo menyebut langkah ini dapat mencakup dukungan jangka pendek bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta reformasi struktural yang lebih dalam untuk memungkinkan pemulihan dari krisis, sebagaimana yang dinilai pernah berhasil dilakukan pada krisis-krisis sebelumnya.
Bank Dunia juga mencatat risiko geopolitik meningkat tajam seiring lonjakan harga minyak dan gas. Proyeksi di pasar berjangka menunjukkan harga minyak berpotensi meningkat hingga USD 20 dalam satu tahun ke depan dibandingkan level sebelum krisis saat ini.
Menurut Mattoo, dampak terhadap kawasan dapat terjadi melalui berbagai saluran, mulai dari kenaikan biaya produksi seperti energi, pupuk, dan pangan; gangguan rantai pasok akibat hambatan jalur pelayaran dan meningkatnya biaya transportasi; hingga tekanan pada sektor industri seperti semikonduktor yang dapat merambat ke seluruh rantai produksi.
Selain itu, pengetatan kondisi pembiayaan, pelebaran spread, meningkatnya aliran dana ke aset aman, serta kenaikan biaya pinjaman dinilai berpotensi menahan investasi. Ketidakpastian yang tinggi, melemahnya sentimen bisnis, dan rendahnya investasi juga diperkirakan akan menekan pertumbuhan global.
Mattoo menambahkan negara-negara yang bergantung pada remitansi, seperti Filipina, juga berpotensi terdampak apabila aliran remitansi dari kawasan Teluk menurun. Ia menyebut kontribusi remitansi terhadap produk domestik bruto (PDB) Filipina mencapai sekitar 1,5%.
