Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) akan melambat pada 2026 akibat guncangan eksternal. Pertumbuhan regional diperkirakan turun menjadi 4,2 persen pada tahun ini, dari 5,0 persen pada tahun sebelumnya.
Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Aaditya Mattoo, menyebut perlambatan tersebut dipicu guncangan energi yang terkait konflik di Timur Tengah. Kondisi itu dinilai memperburuk dampak negatif dari meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan internasional, serta tantangan ekonomi domestik di sejumlah negara.
Mattoo menekankan kawasan ini rentan terhadap dua faktor utama, yakni ketergantungan pada energi dan perdagangan. Di sisi lain, ia menyoroti adanya perkembangan positif global berupa ledakan kecerdasan buatan, namun mengingatkan kawasan EAP berisiko belum siap memanfaatkan manfaatnya secara optimal.
Lonjakan biaya energi dan logistik menekan aktivitas ekonomi
Menurut Mattoo, lonjakan harga minyak dan gas menjadi pemicu utama tekanan. Kenaikan biaya energi mendorong ongkos produksi di berbagai sektor, yang kemudian menjalar ke kenaikan harga barang dan jasa.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan indikasi pasar berjangka, harga minyak berpotensi lebih tinggi hingga 20 dolar AS per barel dalam satu tahun ke depan dibandingkan sebelum krisis saat ini.
Selain itu, gangguan rantai pasok—baik melalui hambatan maritim maupun meningkatnya biaya transportasi—dapat memukul industri tertentu, termasuk industri keripik, dan berdampak pada rantai produksi yang lebih luas. Mattoo menambahkan bahwa kondisi pembiayaan yang lebih ketat, pelebaran selisih harga antara minyak dan gas, serta biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat menghambat investasi. Situasi tersebut, ditambah ketidakpastian, lemahnya sentimen bisnis, dan rendahnya investasi, dinilai akan merugikan pertumbuhan global.
Dilema inflasi dan pertumbuhan
Kenaikan harga minyak global juga memberi tekanan tambahan bagi pemerintah di Asia Timur dan Pasifik karena harus menghadapi dilema ganda: menahan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi kebijakan moneter, Mattoo menilai bank sentral perlu bersikap hati-hati. Guncangan harga energi sebaiknya tidak direspons berlebihan, kecuali jika memicu ekspektasi inflasi tinggi yang mendorong kenaikan upah dan harga input.
Di negara dengan inflasi tinggi seperti Myanmar, Lao PDR, dan Tuvalu, kebijakan moneter yang lebih ketat disebut mungkin diperlukan. Sementara itu, di negara dengan inflasi rendah, termasuk Indonesia dan Filipina, pemantauan tetap penting untuk mencegah tekanan harga jangka panjang.
Subsidi energi berisiko menambah beban fiskal
Dari sisi fiskal, Bank Dunia mengingatkan bahwa subsidi energi untuk melindungi rumah tangga atau perusahaan dapat memperlebar defisit dan meningkatkan utang, yang pada akhirnya berpotensi menekan investasi dan pertumbuhan. Risiko ini dinilai lebih tinggi pada negara dengan utang besar dan ruang fiskal terbatas, seperti beberapa Negara Kepulauan Pasifik dan Lao PDR.
Karena itu, dukungan fiskal yang lebih tepat sasaran—terutama bagi masyarakat miskin dan kelas menengah rentan—dipandang menjadi kunci untuk menjaga daya beli tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Mattoo menjelaskan kenaikan harga minyak memengaruhi inflasi melalui dua jalur: secara langsung lewat biaya bahan bakar dan energi, serta secara tidak langsung melalui meningkatnya biaya input untuk transportasi, manufaktur, dan pertanian. Dampaknya dapat menular ke seluruh rantai pasok, menekan daya beli rumah tangga, sekaligus menggerus margin perusahaan.
