Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 3 persen. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2023 yang dirilis Selasa (10/1/2023), lembaga itu menilai risiko resesi global kian nyata tahun ini.

Bank Dunia menyebut, jika resesi yang dikhawatirkan terjadi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 80 tahun terakhir dunia mengalami resesi dua kali dalam satu dekade yang sama.

Tekanan global: inflasi, suku bunga, investasi, dan perang

Sejumlah faktor dinilai memperbesar risiko perlambatan, antara lain inflasi yang meroket, kenaikan suku bunga yang tinggi, laju investasi yang merosot, serta disrupsi ekonomi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dampak pelambatan disebut paling signifikan dirasakan negara maju, dengan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 95 persen.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tahun ini hanya 0,5 persen, turun dari 2,5 persen pada tahun lalu. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melambat ke 0,5 persen, Eropa 0 persen, sementara China diproyeksikan turun ke 4,3 persen.

Negara berkembang dinilai melambat lebih lama

Untuk kelompok negara berkembang, pelambatan diperkirakan tidak sedrastis negara maju, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas 70 persen. Namun, dampaknya dinilai akan lebih panjang. Pada akhir 2024, level pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan berada 6 persen di bawah kondisi pra-pandemi, meski ekonomi global pada saat itu diproyeksikan mulai membaik.

Presiden World Bank Group David Malpass menyatakan negara berkembang akan menghadapi periode perlambatan yang panjang akibat beban utang dan melemahnya investasi. Selain itu, aliran modal global diperkirakan lebih banyak terserap ke negara maju yang juga tengah menghadapi kenaikan suku bunga dan beban utang tinggi.

Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh 4,8 persen

Di tengah gejolak global, Bank Dunia masih memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 4,8 persen, sama dengan proyeksi versi Desember 2022, meski lebih rendah dibanding proyeksi Juni 2022 sebesar 5,2 persen. Bank Dunia menilai fundamental makroekonomi yang sehat serta reformasi struktural di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan dapat menopang konsumsi rumah tangga dan menjaga optimisme dunia usaha.

CORE: Indonesia relatif tahan, tetapi risiko tetap perlu diantisipasi

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai daya tahan ekonomi Indonesia terhitung kuat, terutama jika konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Namun, ia mengingatkan potensi dampak perlambatan global tetap perlu diwaspadai.

• Risiko inflasi dan kenaikan suku bunga. Menurut Yusuf, inflasi domestik berpotensi terdorong oleh tingginya inflasi di Amerika Serikat. Pengetatan moneter AS untuk mengendalikan inflasi dapat berimbas pada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, yang menjadi tantangan ketika pemerintah juga berupaya menekan inflasi kembali ke level normal. Kenaikan suku bunga dikhawatirkan membuat biaya pembiayaan lebih mahal, menahan belanja masyarakat, dan membuat pelaku usaha menunda ekspansi.

• Perlambatan China dan dampaknya ke ekspor. Perlambatan ekonomi China sebagai mitra dagang utama Indonesia dinilai berpotensi menekan kinerja ekspor serta menurunkan harga komoditas. Yusuf menilai kondisi itu dapat menggerus penerimaan negara, sementara kapasitas fiskal yang kuat tetap dibutuhkan.

Fleksibilitas fiskal dinilai penting

Yusuf menekankan perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal agar APBN dapat berfungsi sebagai peredam guncangan saat krisis, terutama ketika tren pengetatan moneter masih berlanjut. Pemerintah telah memasang target defisit fiskal 2,84 persen dari PDB pada tahun ini, kembali ke batas defisit di bawah 3 persen.

Menurut Yusuf, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperlebar defisit jika dukungan fiskal tambahan dibutuhkan, selama tetap di bawah 3 persen. Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak mengetat bersamaan dengan pengetatan moneter. Dalam situasi demikian, instrumen fiskal dinilai lebih memungkinkan untuk disesuaikan.

Pemerintah menjaga penerimaan pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga momentum penerimaan perpajakan tahun ini dengan melanjutkan reformasi pajak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu langkahnya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh data wajib pajak yang lebih valid.

Pemerintah juga menyiapkan perluasan basis pajak, termasuk optimalisasi pajak digital, penambahan objek pajak melalui pajak atas natura bagi pegawai berpenghasilan menengah-atas, serta perubahan lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi untuk meningkatkan kontribusi pajak dari kelompok menengah-atas, termasuk kelompok super kaya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyatakan pemerintah belum berencana merevisi target penerimaan pajak. Tahun ini, target penerimaan pajak dipatok Rp 1.718 triliun atau tumbuh 0,07 persen dari tahun lalu karena basis yang tinggi. Namun, target tersebut akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi selama triwulan I.