JAKARTA, 17 Desember 2025 — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sembilan bulan pertama 2025 mencapai 5,0 persen dan diperkirakan bertahan di kisaran yang sama pada 2026 dan 2027. Proyeksi ini didorong oleh investasi yang kuat serta ekspor bersih.
Gambaran tersebut disampaikan dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 dari Bank Dunia yang dirilis pada 16 Desember 2025 dengan tajuk “Digital Foundations for Growth”. Laporan itu mencatat kebijakan moneter dan fiskal Indonesia semakin akomodatif. Upaya stimulus dinilai berhasil mendorong kredit swasta dan konsumsi, sambil menjaga disiplin fiskal serta inflasi yang tetap moderat.
Meski stabilitas makroekonomi disebut terjaga, laporan menyoroti tantangan di pasar tenaga kerja yang masih membayangi kesejahteraan rumah tangga. Perekonomian memang menciptakan lapangan kerja, namun banyak terjadi pada sektor bernilai tambah rendah yang belum mampu membayar upah kelas menengah. Bank Dunia mencatat, pada periode 2018 hingga 2024, upah riil di Indonesia turun 1,1 persen per tahun.
Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyatakan reformasi struktural dapat mendorong produktivitas sekaligus menciptakan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, dukungan terhadap persaingan, serta penguatan iklim usaha melalui digitalisasi agar Indonesia dapat beralih menuju pekerjaan bernilai tinggi dan memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Laporan IEP juga menyoroti peran pengembangan dan peningkatan infrastruktur digital untuk memperkuat daya saing dan produktivitas. Ekonomi digital Indonesia—berdasarkan gross merchandise value—disebut tetap menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN pada 2025. Namun, realisasi potensinya masih menghadapi sejumlah kendala.
Akses internet dinilai berkembang pesat, tetapi kualitas dan pemanfaatannya belum merata. Kecepatan internet rata-rata masih tertinggal dibanding negara tetangga, sementara banyak pengguna di daerah pedesaan, sekolah, dan fasilitas kesehatan belum menikmati koneksi internet berkecepatan tinggi. Kapasitas pusat data lokal terus berkembang, namun tetap memerlukan dukungan investasi dan iklim regulasi agar dapat mencapai potensi penuh. Bank Dunia menilai langkah konkret dapat dilakukan, termasuk memperluas program pemerintah yang sudah ada, untuk mempercepat kemajuan menuju ekonomi digital yang lebih inklusif dan kompetitif.
Direktur Regional Bank Dunia untuk Digital dan AI di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan, Mahesh Uttamchandani, menilai ambisi Indonesia dalam digitalisasi sejalan dengan peluang besar yang tersedia. Ia mengatakan komitmen pemerintah terhadap transformasi digital pada layanan publik dan perekonomian menciptakan momentum kuat, dengan peluang untuk melangkah lebih jauh seiring teknologi digital dan AI yang membuka berbagai kesempatan bagi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, David Knight, menambahkan bahwa transformasi digital dapat menjadi mesin pertumbuhan yang kuat. Menurutnya, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas infrastruktur digital yang didukung iklim regulasi yang baik menjadi kunci untuk membuka manfaat ekonomi digital.
Dalam laporannya, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah langkah untuk mendukung ambisi digital Indonesia. Di bidang akses jaringan dan kompetisi, Bank Dunia mendorong percepatan alokasi spektrum tambahan untuk broadband seluler dan 5G, serta peningkatan akses yang adil dan terbuka ke jaringan fiber optik dan infrastruktur pasif, termasuk tiang listrik PLN, guna memperkuat persaingan dan menekan biaya pembangunan.
Untuk mewujudkan konektivitas yang inklusif dan terjangkau, Bank Dunia merekomendasikan upaya mendorong investasi swasta guna memperluas jaringan telekomunikasi tetap (fixed broadband) di pedesaan dengan menggabungkan langganan internet di sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pemerintah. Selain itu, Bank Dunia menyarankan peninjauan tarif Palapa Ring secara grosir agar akses di daerah terpencil tetap terjangkau.
Di sisi tata kelola dan infrastruktur data, Bank Dunia merekomendasikan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk pusat data melalui insentif yang terkoordinasi, penyederhanaan regulasi, serta penerbitan regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi.
Bank Dunia menilai penguatan infrastruktur digital—khususnya melalui investasi swasta—yang disertai pengembangan keterampilan digital dan upaya menjaga kepercayaan pada sektor digital, penting untuk memperluas akses terhadap peluang, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.
