JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk meredam tekanan ekonomi global, sehingga pemerintah dinilai tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, mengatakan APBN saat ini masih mampu berfungsi sebagai peredam (shock absorber) di tengah gejolak global, terutama dari sektor energi.

“APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Menurut Wihadi, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Ia merujuk pada inflasi yang berada di kisaran 3,48 persen per Maret 2026 serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen pada kuartal IV 2025.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM, bahkan menambah alokasi subsidi guna menjaga daya beli masyarakat.

Wihadi mengingatkan, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap kenaikan harga komoditas lain. Dampaknya, daya beli masyarakat dapat menurun dan berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, di tengah krisis energi global, kebijakan menjaga harga BBM dinilai sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

“Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global APBN,” tutupnya.