Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah mendorong World Trade Organization (WTO) agar menyehatkan iklim perdagangan internasional di tengah implementasi kebijakan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS). Ia menilai kebijakan tarif AS telah memunculkan dampak besar terhadap perekonomian global.
Menurut Said, Indonesia perlu mengajak komunitas internasional untuk mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Ia menekankan pentingnya menjaga agar kepentingan masyarakat global untuk memperoleh kesejahteraan tidak terabaikan.
Said juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tarif di AS dapat membawa konsekuensi buruk bagi perekonomian dunia, terutama setelah sejumlah kekuatan ekonomi seperti Uni Eropa, China, Kanada, dan Meksiko memberikan respons balasan dengan kebijakan serupa.
Ia menambahkan, dampak kebijakan tarif AS berpotensi dirasakan Indonesia. Pada saat yang sama, perekonomian nasional disebut sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, antara lain penurunan daya beli serta volatilitas di pasar saham dan keuangan.
Dalam konteks itu, Said menilai Indonesia perlu mendesak WTO untuk menjalankan tugasnya, termasuk menciptakan perdagangan yang nondiskriminatif, membangun kapasitas perdagangan internasional yang transparan dan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekonomi domestik. Di antaranya dengan menjaga pasar bagi produk ekspor Indonesia dan mencari pasar alternatif jika akses ekspor terhambat akibat kebijakan tarif AS.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor resiprokal terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk barang impor dari Indonesia, AS menetapkan bea masuk resiprokal sebesar 32%.
Kebijakan tersebut semula direncanakan berlaku mulai 9 April 2025, namun kemudian ditunda selama 90 hari. Saat ini, pemerintah Indonesia juga tengah bernegosiasi dengan AS terkait pemberlakuan bea masuk resiprokal tersebut.
