BERITA TERKINI
Australia Pangkas Pajak BBM 50% untuk Redam Dampak Lonjakan Harga Energi

Australia Pangkas Pajak BBM 50% untuk Redam Dampak Lonjakan Harga Energi

Pemerintah Australia akan memangkas pajak bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin dan solar hingga 50% di tengah lonjakan harga energi global. Kebijakan ini diumumkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai respons atas tekanan biaya hidup yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar.

Menurut Albanese, pemangkasan pajak akan berlaku selama tiga bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2026. Ia menyebut langkah tersebut diambil sebagai pengakuan atas “tekanan keuangan” yang dirasakan masyarakat menyusul naiknya harga energi.

Dalam konferensi pers di Canberra, Albanese mengatakan pemotongan pajak ini diperkirakan menurunkan biaya bensin sebesar 26,3 sen Australia atau sekitar USD 0,18 per liter. Dengan perhitungan itu, pengendara disebut dapat menghemat hampir USD 19 untuk pengisian penuh tangki 65 liter.

“Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain terjadi di sini. Kami bertindak sekarang untuk bersiap secara berlebihan,” ujar Albanese.

Selain itu, pemerintah juga akan menangguhkan pungutan pajak pada kendaraan berat selama tiga bulan. Australia, meski merupakan pengekspor utama batu bara dan gas alam, masih memenuhi sekitar 80% kebutuhan bahan bakar olahannya dari impor.

Di tengah situasi tersebut, harga rata-rata solar dan bensin di lima kota terbesar Australia dilaporkan naik masing-masing 10% dan 8% pada pekan hingga 25 Maret, berdasarkan data pengawas persaingan usaha negara itu.

Namun, kebijakan pemangkasan pajak ini dinilai tidak akan banyak memengaruhi harga di tingkat konsumen. Juru bicara Asosiasi Jalan dan Pengemudi Nasional Australia, Peter Khoury, menyebut harga bensin telah meningkat sekitar 33 sen Australia dalam dua pekan terakhir.

“Bukan pajak yang menaikkan harga, tetapi harga minyak,” kata Khoury. Ia juga menekankan ketergantungan ekonomi Australia pada solar, mengingat distribusi makanan dan layanan banyak mengandalkan kendaraan berat.

Khoury menambahkan, pemotongan pajak serupa setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 juga dinilai nyaris tidak dirasakan pengendara pada saat itu.

Sementara itu, Australia sejauh ini belum menerapkan langkah penghematan energi wajib seperti penjatahan bahan bakar atau pengaturan kerja dari rumah. Meski demikian, pejabat pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk menghindari konsumsi bahan bakar yang berlebihan.

Menteri Energi Chris Bowen sebelumnya menyampaikan kepada parlemen bahwa lebih dari 500 stasiun layanan sempat kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar akibat pembelian panik. Namun, Bowen menyatakan pasokan energi Australia tetap aman, dengan pengiriman bahan bakar yang diperkirakan tiba sesuai jadwal.

Bowen juga menyebut Australia memiliki persediaan bensin darurat selama 39 hari, serta sekitar 30 hari masing-masing untuk cadangan diesel dan bahan bakar jet.