WASHINGTON DC — Pemerintah Amerika Serikat menuduh China turut menopang ekonomi Iran di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz. Menteri Keuangan AS Scott Bessent melontarkan kritik terhadap hubungan energi Beijing dan Teheran, sekaligus mendesak China ikut membantu upaya internasional untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut.
Pernyataan Bessent disampaikan menjelang rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada pekan depan.
Dalam wawancara dengan Fox News pada Senin (4/5/2026), Bessent menuding China berperan besar dalam mendukung perekonomian Iran melalui pembelian energi. Ia mengatakan China telah membeli 90 persen energi Iran.
Meski menyampaikan tuduhan keras, Bessent menyatakan AS tetap menginginkan China bergabung dalam upaya internasional untuk membuka kembali Selat Hormuz. Menurutnya, serangan dari Iran telah menutup selat tersebut dan AS sedang berupaya membukanya kembali.
Trump sebelumnya mengumumkan AS akan “memandu” kapal-kapal yang terjebak keluar dari Selat Hormuz dalam operasi bernama “Project Freedom”, sambil memperingatkan Iran agar tidak mengganggu. Bessent juga menegaskan bahwa Iran tidak menguasai jalur tersebut dan menyatakan AS memiliki kendali penuh atas selat itu.
Bessent turut mendorong Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran untuk meredakan krisis. Ia mengatakan ingin melihat China meningkatkan diplomasi agar Iran membuka kembali Selat Hormuz.
Di sisi lain, Bessent mengungkapkan bahwa China dan Rusia telah memveto upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk blokade Iran. Kedua negara menilai rancangan resolusi tersebut tidak seimbang.
Duta Besar China untuk PBB Fu Cong mengatakan rancangan itu “gagal menangkap akar masalah dan gambaran penuh konflik secara komprehensif dan seimbang”, karena hanya mengecam Iran tanpa menyinggung serangan AS dan Israel.
Sementara itu, kebijakan “tekanan maksimum” Washington terhadap Iran disebut terus berlanjut sejak Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. Kesepakatan itu sebelumnya membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.
Meski JCPOA runtuh, China tetap mengimpor minyak Iran. Setelah AS menjatuhkan sanksi terhadap entitas China yang terlibat dalam perdagangan tersebut, Beijing menolak yurisdiksi Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyatakan China menentang sanksi sepihak ilegal yang dinilai tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, serta meminta AS menghentikan penggunaan sanksi secara sewenang-wenang.
Ketegangan terkait Iran muncul di tengah dinamika hubungan AS-China yang sempat menghangat setelah kesepakatan perdagangan awal dicapai pada akhir tahun lalu. Selama bertahun-tahun, Washington memandang Beijing sebagai pesaing global utama di bidang ekonomi, geopolitik, dan militer.
Hubungan kedua negara juga kerap memanas akibat isu perdagangan, klaim China di Laut China Selatan, serta status Taiwan. Namun sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump menyatakan ingin mengalihkan fokus kebijakan luar negeri AS ke belahan bumi Barat.
Meski demikian, Bessent menilai pertemuan mendatang antara Trump dan Xi akan menjadi momentum penting. Ia mengatakan stabilitas hubungan kedua negara didorong oleh rasa saling menghormati di antara kedua pemimpin.
