Kondisi global disebut tengah berada dalam fase penuh ketidakpastian, ditandai ketegangan geopolitik, krisis energi, ancaman resesi, serta percepatan transformasi digital. Dalam situasi tersebut, arah kebijakan ekonomi politik pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai penting dicermati, terutama untuk merespons tekanan global yang kian kompleks.
Dalam tulisan tersebut, pendekatan yang diperkirakan diambil mengarah pada kombinasi penguatan kemandirian nasional dan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Penguatan sektor strategis—seperti pangan, energi, dan industri nasional—dipandang sebagai langkah untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian. Ketergantungan berlebihan pada pihak luar disebut dapat menjadi risiko ketika terjadi krisis global, sehingga peningkatan kapasitas domestik dinilai menjadi bagian penting dari strategi kebijakan.
Namun, keterlibatan dalam ekonomi global juga dinilai tetap diperlukan. Arus investasi asing, kerja sama perdagangan, dan integrasi pasar internasional disebut masih menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang diambil diperkirakan tidak bersifat tertutup sepenuhnya, melainkan berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan peluang global.
Hilirisasi sumber daya alam diperkirakan tetap menjadi prioritas. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dinilai menempatkan Indonesia pada posisi kurang menguntungkan dalam rantai nilai global. Melalui hilirisasi, diharapkan tercipta nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini juga dipandang mencerminkan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan jangka panjang.
Transformasi digital turut disebut sebagai elemen penting dalam menghadapi tantangan global. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adaptasi cepat di berbagai sektor, terutama UMKM yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Digitalisasi dinilai membuka peluang memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa dukungan infrastruktur memadai serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ini berpotensi memunculkan kesenjangan baru.
Selain itu, isu perubahan iklim juga disebut tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan dinilai semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak lingkungan. Kebijakan ekonomi ke depan dipandang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Transisi energi dinilai strategis, meski membutuhkan investasi besar dan perencanaan jangka panjang.
Dari sisi politik, stabilitas pemerintahan disebut menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan ekonomi. Dukungan politik yang solid dinilai dapat mempercepat realisasi program strategis. Namun, tantangan yang disebut muncul adalah memastikan kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata hasil kompromi elite. Karena itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dinilai penting.
Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi politik Prabowo-Gibran disebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan membaca dinamika global dan merumuskan strategi yang adaptif. Tantangan yang dihadapi dinilai tidak hanya ekonomi, tetapi juga terkait aspek politik, sosial, dan lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang di tengah perubahan dunia yang cepat.
