Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 tetap solid di tengah tekanan ekonomi global. APBN regional tercatat surplus Rp2,45 triliun, yang disebut mempertegas peran fiskal sebagai bantalan perekonomian daerah.
Hingga akhir Triwulan I 2026, total Pendapatan Negara di Jawa Barat mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80% dari target. Sementara realisasi Belanja Negara tercatat Rp29,22 triliun atau 27,45% dari pagu.
Meski mencatat surplus, penerimaan negara di Jawa Barat mengalami kontraksi 3,46% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pelemahan terutama dipicu turunnya penerimaan perpajakan sebesar 3,40% (yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turun 4,40% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan cukai yang merosot 13,70% (yoy), terutama dari Cukai Hasil Tembakau yang terkontraksi 14,30%.
Di sisi lain, sejumlah sektor ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan positif. DJPb mencatat jasa profesional tumbuh 46,46%, sektor keuangan dan asuransi 25,02%, serta perdagangan 16,25%. Kinerja ini dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyampaikan belanja negara tetap terjaga meski pertumbuhannya sedikit melambat. Realisasi belanja hingga Maret 2026 mencapai Rp29,22 triliun dan turun tipis 0,68% (yoy).
Menurut Fahma, perlambatan dipengaruhi penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 7,96% (yoy). Namun, secara persentase terhadap pagu, kinerja belanja disebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga tumbuh pada semua komponen, dengan lonjakan tertinggi pada belanja modal yang naik 92,92% (yoy). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di GKN Bandung pada Rabu, 6 Mei 2026.
Penyaluran Dana Desa tercatat mengalami kontraksi 88,48% (yoy) akibat keterlambatan regulasi. DJPb menyebut penyaluran mulai berjalan pada Maret 2026 setelah terbit kebijakan baru.
Sejumlah program pemerintah dilaporkan terus berjalan di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat. Di sektor perumahan, skema FLPP menyalurkan Rp1,28 triliun kepada lebih dari 10 ribu penerima. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan juga dilaporkan berkembang dengan ribuan unit aktif.
Pada sektor ketahanan pangan, produksi padi di Jawa Barat tercatat 2,48 juta ton dengan dukungan anggaran hampir Rp1 triliun. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur, dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp760,62 miliar kepada 125 ribu debitur. Kontribusi Jawa Barat terhadap penyaluran KUR nasional tercatat 11,83%.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,79% (yoy) pada Triwulan I 2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp799,11 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Inflasi pada April 2026 tercatat 2,49% (yoy), dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam, dan beras.
Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Jawa Barat mencatat surplus USD 1,98 miliar pada Maret 2026. Secara kumulatif Januari–Maret 2026, surplus mencapai USD 6,55 miliar.
Di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan gejolak harga energi, DJPb menilai ekonomi Jawa Barat tetap menunjukkan ketahanan. Konsumsi pemerintah pada periode Idulfitri disebut menjadi salah satu faktor pendorong stabilitas.
Pemerintah menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang pruden serta memperkuat koordinasi dengan kebijakan moneter. Fahma menegaskan, kinerja APBN yang tetap sesuai jalur hingga Maret 2026 diharapkan terus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung program prioritas nasional di daerah.
