KUALA LUMPUR, MALAYSIA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuka kemungkinan pemangkasan gaji para menteri apabila kondisi ekonomi terdampak krisis di Timur Tengah semakin memburuk. Pernyataan itu disampaikan di tengah situasi global yang dinilai masih penuh ketidakpastian, meski konflik antara Amerika Serikat dan Iran disebut mulai mereda melalui gencatan senjata dan kembali dibukanya Selat Hormuz.
Anwar menegaskan stabilitas saat ini belum menjadi jaminan untuk jangka panjang. Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan berbagai skenario, termasuk langkah penghematan di tingkat kabinet.
“Yang penting adalah mereka melayani dengan baik,” ujar Anwar seperti dikutip media lokal.
Dalam pernyataannya, Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan mengatakan pemotongan gaji pejabat negara bukan keputusan utama, tetapi tetap menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan jika tekanan ekonomi meningkat akibat perkembangan geopolitik.
“Jika situasi ekonomi menjadi memburuk, hal itu dapat dipertimbangkan,” katanya saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan mengikuti kebijakan serupa yang dipertimbangkan negara lain.
Anwar juga menyatakan kesiapannya secara pribadi untuk tidak menerima gaji sebagai bentuk komitmen menghadapi krisis. Namun, ia menekankan bahwa gaji merupakan hak anggota kabinet selama mereka menjalankan tugas dengan baik.
“Bagi saya, tidak masalah jika tidak menerima gaji. Tapi gaji itu adalah hak mereka selama mereka berkinerja baik, dan saya kira itu wajar,” tuturnya. Ia menambahkan, gaji menteri di Malaysia saat ini relatif rendah sehingga kebijakan pemotongan perlu dipertimbangkan secara proporsional.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 95 untuk menjaga daya beli masyarakat. Sejak awal Maret, harga RON 95 dipertahankan di level 1,99 ringgit per liter atau sekitar Rp8.500.
“Kita akan mencoba mengendalikan dampak konflik Iran, termasuk untuk RON 95, yang harganya 1,99 ringgit per liter,” ujar Anwar dalam pernyataan sebelumnya.
Anwar menyebut keuangan negara masih cukup kuat untuk menanggung beban subsidi energi dalam jangka pendek, sekitar satu hingga dua bulan ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika global yang fluktuatif dapat memengaruhi kebijakan ekonomi domestik dengan cepat.
Dengan ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah Malaysia menyatakan akan mengedepankan kehati-hatian melalui efisiensi anggaran dan langkah perlindungan bagi masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
