JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pasokan energi di tengah gejolak di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dampak penutupan sebagian Selat Hormuz. Langkah ini diarahkan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian menjalankan berbagai program antisipasi. Di antaranya, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt, konversi pembangkit diesel ke energi surya berbasis sistem penyimpanan baterai, serta percepatan program bahan bakar nabati hingga campuran 50 persen (B50).
Selain penguatan pasokan, pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi energi. Kebijakan yang disiapkan mencakup penerapan kerja dari rumah (work from home) satu hari dalam sepekan, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), serta penghematan anggaran perjalanan dinas.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut telah mengidentifikasi sumber alternatif impor energi dari sejumlah negara sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi dari Timur Tengah.
Percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan panas bumi, juga menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam jangka panjang.
Rangkaian kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam dua bulan berikutnya. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi respons cepat pemerintah terhadap potensi krisis energi global, namun mengingatkan pentingnya transparansi data agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menurut IESR, jaminan ketersediaan BBM perlu dibarengi keterbukaan informasi mengenai kondisi stok dan langkah mitigasi, guna mencegah kepanikan masyarakat. Lembaga tersebut juga menyoroti potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia terus meningkat, karena beban subsidi energi berisiko membengkak signifikan.
IESR mendorong pemerintah mulai mengalihkan skema subsidi energi menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Di sisi teknis, IESR menilai rencana konversi 120 juta kendaraan bermotor menjadi listrik dalam waktu singkat masih menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, biaya, hingga minat masyarakat.
IESR juga menilai program B50 belum ideal untuk diterapkan dalam jangka panjang karena berpotensi menambah beban subsidi serta menekan penerimaan negara dari sektor ekspor kelapa sawit. Sebagai alternatif, IESR merekomendasikan pemerintah tetap fokus pada program B40, sembari mempercepat elektrifikasi transportasi dan memperkuat transportasi publik sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
