Jakarta — Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai situasi tersebut berpotensi menekan perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan harga energi, ancaman inflasi pangan, dan gangguan stabilitas ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Anindya saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin DKI Jakarta di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
Anindya mengatakan ketidakpastian global saat ini kian meningkat. Ia menyinggung bahwa sebelumnya dunia dihadapkan pada ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif perdagangan, namun kini muncul konflik bersenjata di Timur Tengah.
“Tahun lalu kita bicara mengenai perang dagang, tarif dengan Amerika, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah,” kata Anindya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan karena eskalasi terjadi pada bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momentum kedamaian. Anindya turut menyampaikan doa bagi masyarakat di Iran yang terdampak situasi tersebut.
Menurut Anindya, konflik di Timur Tengah dapat memicu dampak ekonomi yang luas, termasuk bagi Indonesia. Dari sisi Kadin, ia menyebut ada sedikitnya tiga sektor penting yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan pelaku usaha.
Salah satu sorotan utamanya adalah sektor energi. Anindya mengingatkan harga minyak dunia berpotensi melonjak apabila konflik berlanjut, bahkan bisa menembus US$100 per barel. Kondisi itu dinilai dapat memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang pertama dari ketahanan energi. Kami melihat bahwa kalau terus minyak bisa tinggi apalagi menembus US$100, itu tentu merupakan tekanan yang luar biasa bagi APBN kita,” ujarnya.
Anindya menambahkan, tekanan tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran yang saat ini sudah dianggarkan cukup besar. Ia menyebut defisit APBN sekitar Rp600 triliun, dan memperkirakan angkanya dapat meningkat 40–50 persen jika tekanan berlanjut.
“Pada saat ini APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih defisitnya yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40-50 persen. Di mana kita wajib untuk memikirkan apa nih gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan,” kata Anindya.
