Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Khalid Syaerazi menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah rasionalisasi harga dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan krisis energi global.
Pernyataan itu disampaikan Khalid dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk Krisis Energi Global: Momentum Mewujudkan Ketahanan Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
“Tidak ada pilihan lain selain merasionalisasi harga dan subsidi BBM. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan penyesuaian harga menjadi langkah yang tidak terhindarkan,” kata Khalid.
Ia menilai selama ini pemerintah masih menahan harga BBM melalui skema subsidi. Namun, kebijakan tersebut dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berpotensi mendorong peningkatan utang negara bila dipertahankan.
“Jika subsidi terus ditanggung negara, maka konsekuensinya pemerintah harus menambah beban pembiayaan. Dalam jangka panjang ini tidak sehat,” ujarnya.
Khalid juga menyoroti kondisi global yang dinilainya memperberat tekanan terhadap sektor energi nasional. Menurut dia, konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, berdampak pada pasokan energi dunia.
Ia menyinggung gangguan di Selat Hormuz yang disebut memengaruhi sekitar 20 persen distribusi minyak global. “Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu sekitar 20 juta barel pasokan minyak dunia dan mendorong kenaikan harga. Indonesia tentu ikut terdampak,” katanya.
Meski demikian, Khalid menyebut ketahanan energi Indonesia masih relatif aman. Berdasarkan Indeks Ketahanan Energi (IKE) 2025, Indonesia berada pada level “tahan” dengan skor 7,13. “Ketahanan energi kita masih berada di level tahan, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Namun tantangan ke depan tetap besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menjaga stabilitas energi nasional. Dalam konteks itu, Khalid menekankan bahwa ketahanan energi perlu dibangun di atas empat aspek utama, yakni ketersediaan (availability), akses (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan lingkungan (acceptability).
“Ketahanan energi tidak bisa dilepaskan dari empat aspek tersebut. Semuanya harus berjalan seimbang agar sistem energi nasional tetap kuat,” tuturnya.
Dengan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, Khalid menegaskan rasionalisasi harga dan subsidi BBM menjadi salah satu opsi realistis yang perlu dipertimbangkan pemerintah. “Kita perlu kebijakan yang berani dan terukur agar ketahanan energi tetap terjaga tanpa membebani fiskal secara berlebihan,” katanya.
