Ancaman krisis pangan global kembali menguat. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level tertinggi pada 2026. Jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan masuk dalam kondisi rawan pangan akut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai situasi tersebut menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai isu strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Ia mengatakan setiap negara perlu memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Menurutnya, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat Perang Rusia–Ukraina pada 2022. Ia menambahkan, dampak konflik tidak hanya dirasakan di wilayah terdampak, tetapi juga merambat melalui rantai pasok global, terutama bagi negara yang bergantung pada impor pangan.
“Dalam kondisi krisis global, termasuk ketegangan geopolitik seperti Iran dengan Amerika dan Israel, negara yang paling aman adalah yang mampu memproduksi pangannya sendiri,” kata Amran.
Di tengah ancaman tersebut, Amran menyebut Indonesia berada di jalur menuju kemandirian pangan. Pemerintah, katanya, tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan, dengan target swasembada sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Ia menilai potensi sumber daya nasional menjadi modal utama untuk mencapai target itu. “Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Jika dimaksimalkan, swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Adapun ekstensifikasi ditempuh lewat program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri dan swasembada adalah keharusan. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membuka sumber produksi baru,” tegasnya.
Amran juga menyebut dua pilar utama untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan adalah deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern. Pemerintah, kata dia, telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program.
“Penyederhanaan regulasi dilakukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani,” ujarnya.
Reformasi turut dilakukan pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya kompleks disebut telah disederhanakan menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Kebijakan ini diklaim menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi tanpa tambahan anggaran negara.
Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi dinilai meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta menekan biaya produksi hingga 50 persen. Amran menyebut dampaknya tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga disebut mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. “Jika petani sejahtera, produksi akan meningkat. Itu kunci utama swasembada,” kata Amran.
Ia menyampaikan produksi beras nasional saat ini tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan terus bertambah.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa, termasuk revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai bagian dari pengembangan kawasan pangan baru.
“Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produksi pangan nasional terus meningkat,” ujarnya.
Melalui deregulasi, modernisasi pertanian, perluasan lahan, serta penguatan harga bagi petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan. “Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman krisis pangan global. Justru ini momentum untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan berperan sebagai lumbung pangan dunia,” pungkas Amran.
