Kampanye #SaveRajaAmpat yang digaungkan aktivis lingkungan dan masyarakat menjadi sorotan di media sosial. Laporan DroneEmprit mencatat, Twitter menyumbang 97% dari total interaksi publik terkait isu hilirisasi nikel di Raja Ampat, menjadikannya platform utama dalam mengamplifikasi perdebatan yang berkembang.

Isu hilirisasi nikel di Raja Ampat memicu polemik antara agenda pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Aktivitas penambangan oleh perusahaan seperti PT Gag Nikel di pulau-pulau kecil—antara lain Gag, Kawe, dan Manuran—memunculkan kekhawatiran terhadap deforestasi, kerusakan terumbu karang, ancaman biodiversitas, serta dampaknya pada potensi pariwisata. Raja Ampat sendiri dikenal sebagai kawasan yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark.

Berdasarkan temuan DroneEmprit, pada periode 1–9 Juni 2025 terdapat 23.631 mentions di media sosial dan 4.016 artikel di media online yang membahas hilirisasi Raja Ampat. Di media sosial, sentimen publik didominasi penolakan, dengan 95% sentimen negatif yang menyoroti kerusakan ekosistem dan isu ketidakadilan sosial-ekonomi.

Sementara itu, sentimen di media online disebut lebih positif, dengan 67% sentimen positif. Narasi positif ini terutama mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani polemik, meski dalam percakapan publik kerap dipersepsikan sebagai upaya meredam kritik.

DroneEmprit menyebut kampanye #SaveRajaAmpat menyoroti dampak negatif tambang dan mendorong protes publik. Perdebatan pun tidak hanya berkutat pada isu lingkungan, tetapi juga memperlihatkan polarisasi antara kelompok pro dan kontra hilirisasi. Sejumlah aktivis dan tokoh publik seperti Susi Pudjiastuti dan Dandhy Laksono disebut memperkuat narasi penolakan, sedangkan kelompok pro-hilirisasi menyebut isu kerusakan sebagai hoaks.

Dalam bagian latar belakang, laporan itu menekankan bahwa hilirisasi nikel di Raja Ampat menjadi sensitif karena dinilai bertentangan dengan status kawasan sebagai UNESCO Global Geopark yang mengutamakan konservasi. Aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil juga dikaitkan dengan kekhawatiran pelanggaran UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil yang memprioritaskan pelestarian.

Kampanye #SaveRajaAmpat disebut menarik perhatian publik di dalam dan luar negeri, terutama karena menyoroti ancaman terhadap biodiversitas laut serta potensi hilangnya pendapatan dari sektor pariwisata. Pemerintah disebut sempat menghentikan sementara operasi tambang untuk evaluasi izin, namun pernyataan bahwa tambang tidak berada di zona Geopark memicu skeptisisme dan kontroversi. DroneEmprit mencatat adanya kekecewaan publik karena hilangnya potensi wisata dan warisan alam yang dinilai tak tergantikan oleh manfaat hilirisasi.

Dari sisi metodologi, DroneEmprit menggunakan pendekatan analisis sentimen untuk memetakan persepsi publik, termasuk isu yang muncul, tren pembahasan, peta percakapan, dan faktor yang mendorong viralitas. Data dikumpulkan dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, serta media online selama 1–9 Juni 2025, dengan kata kunci seperti “Raja Ampat” dan #SaveRajaAmpat.

Dalam laporan itu, Twitter disebut mendominasi interaksi dengan 14,27 miliar interaksi atau 97% dari total. Platform lain seperti TikTok menyumbang 2,85%, sedangkan media online hanya 0,0001% dari total interaksi.

Sentimen negatif yang dominan di media sosial dipaparkan merefleksikan kemarahan dan kesedihan publik atas dugaan kerusakan lingkungan. Kritik diarahkan pada aktivitas tambang yang dianggap mengancam ekosistem laut dan darat serta identitas budaya masyarakat adat. Tagar #SaveRajaAmpat disebut viral antara lain karena dukungan tokoh publik dan organisasi seperti Greenpeace.

Di sisi lain, polarisasi narasi turut menguat. Kelompok pro-hilirisasi, termasuk akun influencer @Fdonghun, menilai isu kerusakan sebagai hoaks dan menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi Raja Ampat. Sebaliknya, aktivis seperti @ilhampid mengecam eksploitasi tambang sebagai “kolonialisme modern” yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

DroneEmprit juga mencatat kritik publik terkait perizinan tambang yang dianggap tidak transparan dan diduga melibatkan praktik korupsi. Narasi bahwa hilirisasi lebih menguntungkan pejabat dan perusahaan besar memicu sorotan ketidakadilan, terutama dari masyarakat adat Papua yang merasa haknya diabaikan.

Ketimpangan manfaat ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam protes. Laporan itu menyebut adanya peningkatan konflik dengan masyarakat lokal, termasuk aksi demonstrasi yang menolak aktivitas tambang. Masyarakat adat menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang selama ini dipersepsikan lebih didominasi kepentingan korporasi. Tagar #TegasTanganiRajaAmpat muncul sebagai ekspresi harapan publik terhadap kebijakan yang dinilai lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam percakapan tersebut, publik juga mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat. Kritik terhadap Menteri ESDM Bahlil dan perdebatan mengenai narasi hoaks dari kelompok pro-hilirisasi turut memperlebar polarisasi, bersamaan dengan tuntutan transparansi perizinan.

Perdebatan akhirnya mengerucut pada pertanyaan tentang seberapa sepadan manfaat hilirisasi nikel dibanding potensi kerugian jangka panjang terhadap pariwisata dan biodiversitas. DroneEmprit menilai, arah kebijakan pemerintah akan menjadi penentu masa depan kawasan Raja Ampat.