Sebuah analisis yang merujuk pada tesis dalam buku Super Imperialism (1972) karya Michael Hudson menempatkan dominasi global Amerika Serikat (AS) bukan hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada arsitektur moneter internasional berbasis dolar. Dalam kerangka itu, perang modern dipahami sebagai gabungan konflik bersenjata dan pertarungan nonmiliter yang menyasar struktur ekonomi, aturan global, serta kontrol kepatuhan sistem.

Menurut pandangan tersebut, posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia dan mata uang utama dalam pinjaman internasional memberi AS kemampuan membiayai defisit anggaran dan ekspansi militernya melalui mekanisme yang tidak dimiliki banyak negara lain. Ketika negara-negara menyimpan dolar dan membeli obligasi AS, mereka dinilai ikut menopang hegemoni Washington.

Analisis itu juga mengaitkan peringatan Presiden Dwight Eisenhower tentang bahaya military-industrial complex dengan perkembangan berikutnya yang disebut sebagai financial-military industrial complex. Sejak era “Nixon shock”, dominasi dinilai tidak hanya bertumpu pada industri pertahanan, tetapi juga pada kekuatan sistem keuangan dan persepsi global terhadap dolar sebagai alat tukar, ukuran simpanan, penakar pinjaman, dan pengukur kekayaan.

Dalam pembacaan kritis yang disampaikan penulis, pergeseran ekonomi AS setelah bangkitnya manufaktur China dan krisis 2008 dipandang memperkuat ketergantungan pada sektor keuangan dan industri pertahanan, sementara manufaktur relatif menyusut. Dengan basis produksi yang melemah, dominasi dolar dan kekuatan militer disebut menjadi jangkar utama hegemoni, termasuk melalui ekspor obligasi dan penggunaan dolar dalam transaksi global.

Analisis tersebut menekankan bahwa penggunaan dolar secara luas memiliki konsekuensi lain: pada hakikatnya turut mengekspor inflasi, sehingga banyak otoritas moneter dunia terdorong menyesuaikan kebijakan suku bunga dengan arah kebijakan bank sentral AS (The Fed). Kondisi ini disebut melahirkan ketergantungan struktural dan, dalam perspektif penulis, berkaitan dengan pemiskinan struktural.

Sejak 2015, ketika AS berubah menjadi eksportir energi berkat revolusi shale oil, peta kepentingan dinilai ikut berubah. Pada masa Presiden Donald Trump, AS keluar dari Paris Agreement dan sekitar 60 forum multilateral, sembari menegaskan prioritas energi domestik dan keamanan nasional. Dalam logika geopolitik yang dikaitkan dengan Henry Kissinger—“control oil and you control nations”—energi tetap dipandang sebagai tuas kendali.

Dalam konteks konflik AS–Iran, Selat Hormuz disebut sangat krusial karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi jalur ini. Ancaman penutupan atau gangguan militer di kawasan tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga minyak. Bagi negara pengimpor besar seperti China, stabilitas jalur itu dipandang sebagai kepentingan vital. Sebaliknya, bagi eksportir energi—termasuk AS—lonjakan harga dinilai bisa menjadi keuntungan strategis.

Kerangka “super imperialism” dalam tulisan itu memandang dinamika tersebut bukan semata konflik bilateral, melainkan bentuk perang ekonomi struktural yang menyangkut pengendalian produksi, distribusi, harga, dan transaksi energi yang tetap berbasis dolar. Minyak dan dolar digambarkan sebagai “amunisi”, sementara lembaga, aturan, standardisasi, kontrol kepatuhan, serta reputasi diposisikan sebagai instrumen.

Bagian paling sensitif dalam tulisan itu adalah pembahasan serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco yang disebut melumpuhkan produksi dan mengguncang pasar energi global. Dalam narasi yang berkembang, ada tuduhan yang diarahkan kepada Israel—dengan kaitan pada kepentingan AS—serta tuduhan lain yang menunjuk Iran mengingat posisi Arab Saudi sebagai sekutu AS. Di titik ini muncul istilah false flag operation atau “operasi bendera palsu”, yakni operasi terselubung untuk menyalahkan pihak lain.

Sejumlah media regional, termasuk yang disebut dekat dengan lingkaran Iran, dikatakan menuding adanya skenario untuk memicu konflik yang lebih luas. Skenario itu dinilai dapat merusak solidaritas kawasan terhadap Iran sekaligus memperkuat kemungkinan kenaikan harga minyak jika Hormuz terganggu. Tulisan tersebut juga menyinggung kekhawatiran atas potensi serangan terhadap fasilitas publik dan instalasi desalinasi air, yang dapat membuat negara-negara Timur Tengah gelisah karena berpotensi mengganggu kemampuan keuangan mereka.

Meski demikian, penulis menegaskan bahwa tuduhan false flag masih berada di ranah spekulasi politik dan belum terbukti secara konklusif. Namun, konsep operasi semacam itu dinilai bukan hal asing dalam sejarah konflik modern, sehingga narasinya dianggap tidak bisa diabaikan dalam membaca dinamika kekuasaan.

Tulisan itu juga menyebut hubungan erat AS–Israel, termasuk kedekatan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, kerap menjadi lensa dalam membaca eskalasi Timur Tengah. Namun, analisis geopolitik diingatkan untuk berhati-hati agar tidak jatuh pada simplifikasi. Penulis turut menyinggung bahwa setiap tahun anggaran AS “menyumbang” Israel, yang dikaitkan dengan kuatnya lobi AIPAC di Kongres dan Gedung Putih.

Pada akhirnya, konflik Iran–AS diposisikan bukan semata pertikaian ideologi atau keamanan regional, melainkan simpul pertarungan yang lebih besar: siapa mengendalikan energi, siapa menentukan harga, siapa memegang mata uang transaksi, dan siapa menanggung biaya konflik. Dalam kerangka Hudson, perang militer disebut hanya puncak gunung es, sementara di bawahnya ada perang ekonomi struktural yang lebih menentukan.

Dalam konteks itu, isu “bendera palsu” pada kasus Aramco ditempatkan sebagai kemungkinan skenario—bukan kepastian—dalam permainan besar mempertahankan atau menggoyang hegemoni global. Ketika perang dipandang sebagai bisnis dengan keuntungan besar, pertanyaan yang dianggap penting bukan hanya siapa menyerang dan di mana, melainkan siapa mengatur pasar, siapa menguasai narasi, dan siapa menuai keuntungan di balik konflik.