Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kondisi struktural perekonomian Indonesia belum cukup mendukung percepatan pertumbuhan yang signifikan, meskipun laju ekonomi saat ini relatif stabil.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan perekonomian nasional menunjukkan ketahanan, namun akselerasi pertumbuhan belum cukup kuat untuk mendekati target tersebut dalam waktu singkat.
Menurut Akbar, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya pernah terjadi empat kali sepanjang sejarah Indonesia. Ia juga menyebut bahwa dalam tiga dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah kembali mencapai 7 persen. “Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai proyeksi lembaga internasional dan nasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), hingga lembaga riset domestik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen.
Dari sisi pengeluaran, Akbar menyebut konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi juga berperan penting, meski kontribusinya cenderung berfluktuasi.
Akbar menyoroti penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang terjadi di berbagai sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi. “Penurunan realisasi PMA terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” jelasnya.
Ia memperkirakan sektor perdagangan luar negeri juga belum dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi pada 2026. Nilai ekspor Indonesia berpotensi tertekan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta melemahnya harga sejumlah komoditas utama.
Di sisi lain, impor diprediksi meningkat terutama dari Tiongkok, seiring pergeseran pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra mengurangi kelebihan kapasitas manufaktur.
Untuk merespons situasi tersebut, Akbar menilai dalam jangka pendek diperlukan upaya agar setiap rupiah belanja ekonomi menghasilkan output yang lebih besar, termasuk belanja pemerintah. “Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” katanya.
Ia juga menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalami defisit Rp689,1 triliun. Meski bersifat ekspansif untuk mendorong ekonomi, ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya pro-pertumbuhan.
Akbar mencontohkan adanya pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen, padahal belanja modal dinilai memiliki efek pengganda kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka menengah dan panjang.
Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberi kontribusi langsung terhadap PDB, tetapi dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terbatas karena manfaat ekonomi terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang. “Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” ungkapnya.
Akbar, yang juga menjabat Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat didorong melalui peningkatan belanja modal pemerintah, percepatan realisasi proyek investasi, serta ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas.
Selain itu, kebijakan dinilai perlu diarahkan pada sektor yang dapat menurunkan biaya ekonomi seperti logistik, energi, dan konektivitas. Ia juga menilai pentingnya penataan ulang program belanja besar serta integrasi program sosial dengan agenda produktivitas nasional.
“Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat,” tuturnya. Menurutnya, upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan reformasi struktural yang konsisten agar pertumbuhan dapat meningkat secara berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.
