Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan integrasi ekonomi kawasan menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif di Asia-Pasifik. Menurutnya, integrasi diperlukan untuk menjawab dinamika global yang terus berkembang serta mendorong transformasi struktural yang lebih kuat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Minggu (8/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan peran sektor swasta agar transformasi ekonomi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Airlangga menilai kondisi perekonomian global saat ini tidak hanya menuntut pemulihan, tetapi juga perubahan yang lebih mendasar. Ia menyampaikan bahwa fokus pada percepatan pertumbuhan inklusif melalui reformasi struktural perlu disertai pengakuan bahwa kekuatan kawasan terletak pada integrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga memaparkan kinerja perekonomian Indonesia yang disebutnya sebagai hasil dari kebijakan yang kuat, kredibel, dan konsisten. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen (year-on-year), sementara pertumbuhan sepanjang 2025 tercatat 5,11 persen.
Capaian tersebut, menurut Airlangga, menempatkan Indonesia di jajaran ekonomi dengan kinerja terbaik di antara negara-negara anggota APEC. Ia menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia bukan terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh kebijakan yang terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan sejalan dengan agenda reformasi.
Airlangga juga menyampaikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia merujuk pada data yang menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5 persen, tingkat pengangguran menurun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.
Ia menambahkan, capaian tersebut didukung oleh bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten dan efektif.
