Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi kebijakan ekonomi dan penegakan hukum yang terarah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memastikan sistem keuangan, termasuk pasar modal, tetap kredibel dan tangguh menghadapi berbagai tekanan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kolaborasi antara kebijakan ekonomi yang tepat, tata kelola yang baik, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Seminar Internasional memperingati HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengapresiasi peran Korps Adhyaksa sebagai pengawal hukum sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama saat tantangan global dinilai semakin kompleks.
Airlangga menyebut Indonesia memiliki risiko resesi yang relatif rendah di tengah gejolak ekonomi dunia. Data yang disampaikan menunjukkan potensi resesi Indonesia sekitar 5%, lebih rendah dibanding Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang yang disebut mencapai sekitar 30%.
Sejumlah lembaga internasional juga memberikan penilaian positif terhadap prospek Indonesia. International Monetary Fund menyebut Indonesia sebagai salah satu titik terang di kawasan Indo-Pasifik. Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,2%. Sementara J.P. Morgan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan krisis terbaik.
Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah mendorong sejumlah kebijakan strategis, antara lain penurunan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik menjadi 0%, reformasi perizinan impor, penyederhanaan persyaratan teknis, peningkatan kepastian layanan melalui service level agreement, serta optimalisasi sistem OSS.
Di sektor pasar modal, Airlangga menyampaikan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di kisaran level 7.000 dan menunjukkan tren perbaikan di tengah kondisi global. Reformasi yang dilakukan meliputi peningkatan free float saham, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, serta perluasan batas investasi bagi investor institusi seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Pemerintah juga menyiapkan roadmap penguatan pasar modal, termasuk rencana demutualisasi bursa untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing. Namun, Airlangga menekankan perlunya menjaga integritas pasar dari praktik yang merugikan, seperti manipulasi saham dan insider trading.
Menurutnya, peran aparat penegak hukum menjadi krusial melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PPATK guna membangun sistem pengawasan dan penanganan perkara yang terpadu.
Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 kepada Persaja dan mengajak seluruh pihak terus menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat penegakan hukum demi melindungi aset-aset strategis negara.
Seminar tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, serta sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga terkait lainnya.
