Pemerintah menilai fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil meski ketidakpastian global meningkat seiring konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan situasi tersebut untuk mengantisipasi potensi dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dampak konflik global terhadap Indonesia saat ini lebih tampak pada pergerakan harga energi dan komoditas internasional. Namun, secara makro kondisi ekonomi domestik dinilai masih berada dalam posisi solid.
“Kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Airlangga dalam Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Airlangga menjelaskan, salah satu penopang utama ekonomi nasional adalah konsumsi domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas belanja masyarakat disebut masih terjaga, tercermin dari Mandiri Spending Index Februari 2026 yang berada di level 360,7.
Dari sisi eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9% terhadap PDB. Sementara cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar atau setara pembiayaan sekitar enam bulan impor, yang dinilai menjadi bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Kinerja sektor riil juga disebut menunjukkan tren positif. Indeks PMI Manufaktur Februari 2026 berada di level 53,8, menandakan aktivitas manufaktur masih berada pada fase ekspansi. Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor—seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium—turut menopang neraca perdagangan.
Nilai ekspor komoditas tersebut tercatat sekitar USD47 miliar dan membantu menyeimbangkan defisit sektor migas sekitar USD19,5 miliar. Dari sektor pangan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13,54% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menyampaikan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di saat yang sama, transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok meningkat, dengan nilai mencapai USD25,66 miliar sepanjang 2025.
Dari sisi fiskal, APBN tetap difungsikan sebagai peredam guncangan (shock absorber) melalui program dukungan masyarakat, antara lain bantuan pangan, subsidi energi, serta penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat Rp358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Airlangga menyebut Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik, termasuk percepatan ketersediaan energi, efisiensi konsumsi bahan bakar, penerapan kebijakan work from home secara selektif, serta penguatan disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terjaga di bawah batas 3% dari PDB.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyinggung perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengikuti proses konsultasi dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi yang konstruktif dengan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, serta pelaku usaha.
Pemerintah menegaskan pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi akan terus dilakukan secara dinamis mengikuti perkembangan global, guna menjaga stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
