Sektor pariwisata dinilai kembali menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada 2025, pariwisata disebut menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Kinerja tersebut didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7% secara tahunan (year on year/yoy). Secara makro, sektor ini juga disebut menghasilkan devisa sebesar USD18,91 miliar serta menjadi sumber penghidupan bagi 25,91 juta tenaga kerja.
Namun, ketahanan pariwisata kini menghadapi tekanan akibat gejolak di Timur Tengah yang memengaruhi konektivitas global. Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisman dan potensi kerugian devisa Rp184,8 miliar per hari apabila dampaknya tidak dimitigasi dengan baik.
Laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Gangguan tersebut berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan dinilai makin kompleks dengan adanya kenaikan harga avtur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global sekaligus membangun fondasi pariwisata yang kompetitif dan tangguh. Pernyataan itu disampaikan saat ia hadir secara daring dalam Webinar Nasional bertema Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik Global terhadap Pariwisata yang diselenggarakan Ikatan Alumni NHI Bandung, Senin (16/3/2026).
Dalam paparannya, Airlangga menyoroti sejumlah langkah yang dapat ditempuh agar pariwisata Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Salah satunya perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, implementasi BVK Indonesia kepada 169 negara sejak 2015 disebut mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15% per tahun dan secara langsung menciptakan 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata.
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai bagian dari langkah respons cepat terhadap situasi terkini.
Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai jaring pengaman. Ia mengusulkan konsep micro-tourism, yakni pengemasan destinasi dalam radius perjalanan darat agar menawarkan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah disebut telah menyiapkan stimulus berupa diskon transportasi pada periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere untuk mendukung pergerakan wisatawan ke berbagai daerah.
Langkah lain yang disoroti meliputi negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad. Sejumlah wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, dan KEK Kura-Kura Bali disebut memiliki potensi untuk ditawarkan sebagai ekosistem kerja yang aman dan berteknologi tinggi.
Airlangga menilai gejolak nilai tukar yang terjadi saat ini juga dapat menjadi peluang dalam menarik wisatawan karena memberi nilai lebih bagi penukaran mata uang asing. Karena itu, ia mendorong pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau.
Di akhir, Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk memperkuat ketahanan ekosistem pariwisata menghadapi dinamika global. Menurutnya, kondisi ini sekaligus dapat menjadi momentum untuk memperkokoh fondasi struktural pembangunan pariwisata nasional.
