Adidaya Institute menyarankan agar arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berfokus pada dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama, sembari memaksimalkan peluang diplomatik melalui konfigurasi Board of Peace (BoP) di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah.
Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, menilai eskalasi konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel tidak lagi bisa dipandang sebagai isu keamanan regional semata. Menurutnya, dinamika tersebut berpotensi menjadi katalisator pergeseran kekuatan global yang berdampak pada stabilitas energi dan jalur perdagangan internasional.
Ia menyebut implikasi situasi tersebut bagi Indonesia bersifat strategis dan melampaui kawasan Timur Tengah. Karena itu, Bramastyo menilai Indonesia perlu menjaga konsistensi sikap diplomatiknya dalam isu Palestina.
Adidaya Institute merujuk pada survei terbaru yang melibatkan 72 pakar nasional. Dalam survei itu, isu kemerdekaan Palestina menempati posisi krusial dengan bobot strategis tertinggi, yakni 23 persen. Angka tersebut menempatkan isu Palestina sebagai “anchor” atau jangkar utama dalam struktur kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Bramastyo menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak hanya terkait solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral dan politik Indonesia di mata internasional. Ia menyebut Palestina sebagai legitimasi normatif yang memengaruhi kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional.
Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) disebut terus memunculkan perdebatan. Meski menuai kritik, Adidaya Institute menilai posisi Indonesia di BoP merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Bramastyo menjelaskan, selama puluhan tahun pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza kerap terhambat oleh faktor politik. Namun, melalui mekanisme BoP, peluang Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam misi perdamaian di kawasan tersebut dinilai lebih terbuka.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak terburu-buru keluar dari BoP dan memandang kehadiran Indonesia sebagai peluang diplomatik untuk memperjuangkan kemanusiaan. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu siap melakukan kalibrasi jika eskalasi serangan AS dan Israel terhadap Iran terus meningkat hingga memengaruhi kepercayaan publik terhadap BoP.
