Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket dukungan keuangan untuk membantu negara-negara anggotanya yang sedang berkembang (developing member countries/DMCs) memitigasi dampak ekonomi dan keuangan yang muncul akibat konflik di Timur Tengah.
Presiden ADB Masato Kanda menyatakan ADB akan menyalurkan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan, baik untuk meredakan tekanan mendesak maupun memperkuat ketahanan jangka panjang. Dukungan itu, menurutnya, terutama melalui bantuan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan untuk memastikan impor barang-barang penting tetap berjalan, termasuk minyak.
“ADB akan memberikan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang, terutama melalui dukungan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan guna menjamin impor barang-barang penting, yang kini mencakup minyak. Hal ini sejalan dengan rekam jejak kami yang kokoh dalam mendukung kawasan Asia dan Pasifik selama masa-masa ketidakpastian global,” ujar Kanda dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Maret 2026.
ADB menyatakan memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi operasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai kebutuhan negara-negara anggota, termasuk melalui pemanfaatan cadangan pinjaman kontra-siklus.
Kanda menambahkan ADB terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian Asia dan Pasifik, terutama terkait fluktuasi harga energi, tekanan inflasi, serta neraca transaksi berjalan.
Analisis terbaru ADB menunjukkan gangguan pada rute pengiriman telah mendorong kenaikan biaya dan waktu pengiriman. Risiko pasokan juga disebut tidak hanya menyasar energi, tetapi turut mencakup bahan baku industri utama seperti petrokimia dan pupuk, yang dinilai berdampak serius terhadap pertanian dan produksi pangan.
ADB juga menilai perekonomian yang bergantung pada pariwisata dan pengiriman uang menghadapi kerentanan yang semakin parah di luar guncangan awal. Selain itu, konflik meningkatkan ketidakpastian dan memperketat kondisi keuangan di kawasan, sehingga menekan mata uang dan arus modal.
Dalam responsnya, ADB menyatakan siap memberikan dukungan keuangan dan teknis yang tepat waktu untuk membantu negara-negara anggota mengelola risiko, menjaga stabilitas makroekonomi, serta melindungi kelompok masyarakat rentan.
Terdapat dua komponen utama intervensi ADB. Pertama, dukungan anggaran yang dapat disalurkan dengan cepat untuk negara anggota yang menghadapi tekanan fiskal meningkat, termasuk penggunaan fasilitas dukungan kontrasiklus untuk membantu pemerintah menstabilkan perekonomian dan memitigasi dampak guncangan terhadap kehidupan serta mata pencaharian kelompok yang paling berisiko.
Kedua, Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan (Trade and Supply Chain Finance Program/TSCFP) ADB yang mendukung sektor swasta agar impor penting, termasuk energi dan pangan, tetap mengalir. ADB memutuskan mengaktifkan kembali dukungan untuk impor minyak dalam program tersebut untuk periode terbatas, seiring dampak lonjakan harga minyak yang cepat dan terganggunya rantai pasokan terhadap kondisi ekonomi dan masyarakat di kawasan.
Kanda menyebut ADB telah memulai pembicaraan dengan negara-negara anggota yang terdampak parah terkait kemungkinan dukungan segera. ADB juga akan bekerja sama dengan pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif demi menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat miskin dan kelompok paling rentan.
ADB merupakan bank pembangunan multilateral yang berfokus mendukung pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. Didirikan pada 1966, ADB beranggotakan 69 negara, dengan 50 di antaranya berasal dari kawasan Asia dan Pasifik.
