Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menilai konflik di Timur Tengah berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang hingga 1,3 poin persentase pada periode 2026–2027. Selain itu, inflasi dapat meningkat sebesar 3,2 poin persentase apabila disrupsi pasar energi berlangsung lebih dari satu tahun.
Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan dampak konflik terhadap kawasan terjadi melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan dan perdagangan, serta pengetatan kondisi keuangan. Menurutnya, sektor pariwisata dan pengiriman uang (remittances) juga berpotensi ikut terdampak.
Dalam laporan penelitian yang dirilis di Jakarta pada Sabtu, ADB menguraikan tiga skenario risiko. Lembaga tersebut menekankan bahwa besarnya dampak terhadap perekonomian negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sangat bergantung pada durasi disrupsi yang terjadi.
ADB menjelaskan, pada skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi diperkirakan mereda relatif cepat. Namun, jika gangguan berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap pertumbuhan dan inflasi dinilai akan lebih besar dan bertahan lebih lama.
ADB juga mencatat dampak negatif terhadap pertumbuhan diperkirakan paling berat dirasakan oleh perekonomian di Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang. Sementara itu, kenaikan inflasi tertinggi diproyeksikan terjadi di perekonomian Asia Selatan.
Laporan tersebut menyoroti tingginya ketidakpastian terkait perkembangan konflik dan efek disrupsi yang menyertainya. Selain faktor harga energi, skenario yang disusun ADB turut memperhitungkan gangguan rantai pasokan yang lebih luas serta pengetatan kondisi keuangan global.
“Disrupsi pasokan energi yang berkepanjangan dapat memaksa perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menghadapi dilema sulit antara pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang meningkat,” kata Albert Park.
ADB menilai pemerintah perlu berfokus meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok paling rentan, sembari menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang. Untuk itu, ADB mengusulkan empat langkah kebijakan utama.
Pertama, kebijakan diarahkan pada stabilisasi, bukan menekan sinyal harga. ADB menilai membiarkan kenaikan harga energi terjadi setidaknya sebagian dapat mendorong penghematan energi, peralihan ke sumber bahan bakar lain, serta investasi pada energi alternatif. Sebaliknya, pengendalian harga secara luas atau subsidi umum dinilai berisiko mendistorsi insentif, menunda penyesuaian, dan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.
Kedua, dukungan fiskal diberikan secara terarah dan dibatasi waktu untuk membantu rumah tangga rentan dan sektor yang paling terdampak. Langkah ini dinilai dapat meredam dampak sosial kenaikan harga, sekaligus menekan biaya fiskal dan menjaga insentif untuk beradaptasi.
Ketiga, bank sentral disarankan memprioritaskan pembatasan volatilitas pasar yang berlebihan sambil memantau ekspektasi inflasi, terutama melalui dukungan likuiditas yang terarah agar fungsi pasar tetap berjalan. ADB memperingatkan pengetatan kebijakan yang terlalu agresif berisiko memperparah hambatan pertumbuhan dan meningkatkan volatilitas keuangan. Meski pengetatan dalam batas tertentu mungkin diperlukan, komunikasi yang efektif dari bank sentral dinilai penting untuk menstabilkan ekspektasi inflasi.
Keempat, pemerintah diminta membatasi permintaan energi melalui langkah-langkah praktis, seperti menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting, mendorong penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. ADB juga menyebut pemberian insentif penggunaan angkutan umum dan penerapan hari tanpa kendaraan bermotor di kawasan perkotaan pada hari libur nasional dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar transportasi.
